Mendagri Ajak Calon Kepala Daerah Berlomba Ide Atasi Covid-19

Reporter

Antara

Kamis, 16 Juli 2020 05:09 WIB

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri).

TEMPO.CO, Jakarta - Pilkada 2020 merupakan momen penting bagi para kandidat untuk berlomba ide dalam mengatasi pendemik Covid-19 di Tanah Air.

"Inilah saatnya para kepala daerah memberikan kontribusi maksimal. Penanganan pandemi COVID-19 tidak akan bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah pusat, karena adanya sistem desentralisasi otonomi daerah," kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 15 Juli 2020.

Keberhasilan calon kandidat baik petahana maupun penantang sangat penting sebagai pertimbangan masyarakat pendukung karena sebagai tindakan konkret perlindungan bagi warganya.

Menurut Tito, momen penting ini bisa menjadi alat ukur kepedulian calon pemimpin mereka terhadap warga masyarakat yang akan mereka pimpin.

"Dengan demikian, pilkada adalah momen penting dan pas untuk ajang adu gagasan dan berbuat nyata secara maksimal bagi para kontestan dalam menangani pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonominya," tegas Tito.

Advertising
Advertising

Bukti keberhasilan pesta demokrasi, menurut Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, dapat belajar dari Korea Selatan (Korsel) yang lebih dulu menggelar pemilu di tengah pandemi COVID-19.

Korsel, kata dia, mampu memikat partisipasi pemilih yang meningkat dari 58 persen menjadi 62 persen, dengan melibatkan partisipasi aktif para calon kepala daerah.

"Salah satu temuan penelitian mereka adalah karena masalah COVID-19 ini menyentuh semua masyarakat, sehingga akhirnya 29 juta pemilih menjadi sangat 'concern' dengan isu COVID-19. Isu COVID-19 menjadi isu sentral dalam kampanye," tutur Akmal.

Berita terkait

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

2 jam lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

8 jam lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

11 jam lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

19 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

20 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

22 jam lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024, Golkar DIY Jaring 39 Bakal Calon Kepala Daerah

1 hari lalu

Pilkada 2024, Golkar DIY Jaring 39 Bakal Calon Kepala Daerah

Partai Golkar DIY telah merampungkan penjaringan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 di lima kabupaten/kota

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

3 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

6 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

7 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya