TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhadjir Effendy, mengatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat belum 100 persen di Papua dan Papua Barat.

"Ada beberapa kabupaten di Papua Barat yang belum terjangkau bansos karena kesulitan transportasi. Ada juga data yang belum dikirim ke Kemensos. Saya minta ini agar segera dipercepat," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Juli 2020.

Muhadjir datang ke Papua Barat didampingi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Doni Monardo, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan pimpinan Komisi VIII serta IX DPR RI.

Menurut progres salur Program Bansos regular per 5 Juli 2020, khususnya Program Sembako untuk alokasi Juni, di Papua Barat baru mencapai 50,7 persen dan 42,5 persen untuk Papua.

Sementara bansos non-reguler, Bantuan Sosial Tunai (BST) per 5 Juli 2020, tahap 1 di Papua Barat mencapai 57,8 persen, tahap 2 mencapai 57,8 persen, dan tahap 3 mencapai 23,1 persen. Adapun di Provinsi Papua untuk tahap 1 baru mencapai 43,1 persen, tahap 2 42,4 persen, dan tahap 3 20,1 persen.

Muhadjir mengatakan untuk penyaluran program kartu sembako di Papua dan Papua Barat, ada 31 kabupaten/kota yang tidak dijangkau. Sehingga serapan bansos dari pusat untuk Papua dan Papua Barat termasuk yang masih rendah.

"Begitu pula saat salur BST ada daerah yang lambat salur karena aksesnya sulit. Mekanisme salur bansos di Papua Barat akan segera disesuaikan sehingga bantuan segera dapat diterima masyarakat," kata dia.