Bertemu DPR, Menpan RB Sebut Banyak Lembaga yang Bisa Dihapus

Reporter

Fikri Arigi

Senin, 6 Juli 2020 12:00 WIB

Menpan RB Tjahjo Kumolo (kiri) dan Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko (kanan) menghadiri peringatan Hari Anti Narkoba Internasional di Kantor BNN, Jakarta, Jumat 26 Juni 2020. Pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ini BNN mengusung tema Hidup 100 persen di Era New Normal, Sadar Sehat, Produktif Tanpa Narkoba. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan banyak lembaga negara yang bisa dipertimbangkan untuk dihapus. Ia mengacu pada pidato Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, 18 Juni 2020.

"Pidato Pak Jokowi di samping kemungkinan reshuffle ada kemungkinan penghapusan lembaga. Ada 96 lembaga maupun komisi-komisi," kata Tjahjo dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin, 6 Juli 2020.

Tjahjo mengatakan banyak lembaga negara dan komisi yang bisa dipertimbangkan untuk dihapus. Tentu, kata Tjahjo, lembaga atau komisi yang diatur oleh Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden bukan yang diatur oleh Undang-Undang.

"Kalau bentuk Undang-Undang harus ada revisi dari Undang-Undang. Masih 96 komisi mau pun lembaga yang ada," tuturnya.

Menpan RB mengatakan saat ini juga masih banyak pejabat yang menjabarkan visi misi Presiden Jokowi dengan tafsir sendiri. Padahal, kata dia, presiden sudah jelas mengatakan visi misinya pada saat pelantikan di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Advertising
Advertising

Jokowi dalam pidatonya pada Sidang Kabinet Paripurna geram dengan kinerja kabinet dan lembaga. Ia saat itu menyebut bisa saja akan membubarkan lembaga atau reshuffle menteri-menteri.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Presiden Jokowi.

FIKRI ARIGI

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

5 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

6 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

7 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

11 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

12 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

15 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

15 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

16 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

16 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

16 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya