MPR: Perlu Peningkatan Anggaran Modernisasi Alutsista TNI

Reporter

Antara

Selasa, 16 Juni 2020 09:44 WIB

Pesawat TNI AU jatuh di daerah permukiman penduduk di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Senin, 15 Juni 2020. Sebanyak tiga rumah rusak akibat tertimpa pesawat tempur Hawk. ANTARA/HO

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, mengatakan Kementerian Keuangan dapat meningkatkan anggaran untuk TNI dalam memodernisasi persenjataan dan peralatan perang serta sistem pendukungnya, atau alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Ia mengakui sejak Prabowo Subianto menjabat menteri pertahanan, upaya peningkatan anggaran untuk Alutsista TNI sudah terlihat. “Namun anggaran itu belum cukup dan perlu diberi ruang kenaikan anggaran yang lebih besar lagi," kata dia, di Jakarta, Senin, 15 Juni 2020.

Arsul mengatakan hal itu dia sehubungan dengan jatuhnya pesawat tempur Hawk 209, milik TNI AU di Kampar, Riau, Senin, 15 Juni 2020. Pesawat tempur taktis bernomor registrasi TT-0209 itu jatuh dalam latihan, pada tahap persiapan mendarat, di titik sekitar lima kilometer dari landas pacu Pangkalan Udara TNI AU Roesmin Noerjadin, Pekanbaru.

Tidak ada korban jiwa pada kecelakaan itu, kecuali Hawk 209 yang tergabung di Skuadron Udara 12 TNI AU keluaran BAe Systems, Inggris, itu hancur total dan beberapa rumah penduduk rusak cukup serius. Pilotnya, Letnan Satu Penerbang Apriyanto Ismail, bisa menyelamatkan diri dengan menggunakan kursi lontar Martin-Baker buatan Amerika Serikat.

Sani menilai peristiwa pesawat tempur TNI AU jatuh di Riau itu semakin menambah keyakinannya bahwa peralatan perang dan persenjataan TNI bukan hanya memerlukan modernisasi dengan pengadaan yang baru, tetapi juga perlu perawatan dan pemeliharaan menyeluruh terhadap Alutsista TNI yang ada.

Menurut dia, selama kurang lebih 10 tahun, kenaikan anggaran pertahanan di Indonesia masih belum sejalan dengan modernisasi sistem persenjataan dan peralatan perang TNI. "Selain itu, minimnya akuntabilitas penggunaan anggaran juga harus dibenahi Kementerian Pertahanan.” Kurangnya perawatan bisa menjadi salah satu penyebab pesawat milik TNI Indonesia mengalami kecelakaan di Riau.

Dalam satu bulan ini, terjadi dua kecelakaan penerbangan militer Indonesia, yaitu menimpa helikopter Mil Mi-17V5 dari Skuadron 31/Serbu Pusat Penerbangan TNI AD bernomor registrasi HA 5141 di Kendal, Jawa Tengah, yang menyebabkan lima awaknya gugur dalam latihan, dan Hawk 209 di Pekanbaru.

Berita terkait

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

4 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

1 hari lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Penumpang Ketahuan Bawa Ular saat akan Naik Pesawat, Disembunyikan di Celana

1 hari lalu

Penumpang Ketahuan Bawa Ular saat akan Naik Pesawat, Disembunyikan di Celana

Keamanan bandara menggunakan Advanced Imaging Technology (AIT) untuk mendeteksi kejanggalan pada penumpang itu sebelum naik pesawat.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

2 hari lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

2 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

3 hari lalu

Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

Video viral anggota TNI AL yang cekcok dengan sopir truk katering di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Senin, 29 April 2024.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

3 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya