Pasien COVID-19 yang telah sembuh meninggalkan ruang perawatan RS Khusus Infeksi Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Ahad, 3 Mei 2020. Sebanyak 18 pasien COVID-19 yakni 15 ABK KM Kelud dan tiga anggota Polri Polda Kepri dinyatakan sembuh dan dipulangkan setelah menjalani perawatan dan dua kali tes swab dengan hasil negatif. ANTARA/Pradanna Putra Tampi
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang akan menjadi tempat karantina bagi WNI (Wrga Negara Indonesia) yang pulang dari luar negeri.
"Menurut arahan Pak Presiden, rumah sakit ini RS ini lebih optimal tidak hanya oleh WNI yang datang dari luar negeri tapi juga pemerintah daerah setempat dalam menangani Covid-19," ujar Muhadjir saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Optimalisasi Penggunaan RSKI Covid-19 Pulau Galang yang digelar melalui telekonferensi, dalam keterangan tertulis hari ini, Senin, 15 Juni 2020.
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tersebut dihadiri oleh Menkes, Menlu, Menaker, Sesmenko PMK, Asops Panglima TNI, Direktur RSK Pulau Galang, Dirjen Rehsos Kemensos, Kepala BNPB, Korem 033/WP, Pangdam I/ Bukit Barisan, Pangkogabwilhan I, Pusdalops TNI, Gubernur Kepri, para Deputi Kemenko PMK.
Muhadjir menerangkan salah satu fasilitas RSKI Pulau Galang yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya ialah ruang karantina dan isolasi. Ruang karantina RSKI Pulau Galang memiliki jarak yang cukup jauh dengan ruang perawatan pasien positif.
Ia meyakini hampir dipastikan tidak ada kemungkinan tertular dengan jarak tersebut.
Muhadjir menjelaskan bahwa laporan Panglima TNI, para WNI yang datang dari wilayah zona merah khususnya bisa dikarantina atau diobservasi selama 14 hari di RSKI Pulau Galang tersebut.
Dia menyatakan yang harus diantisipasi berikutnya adalah kedatangan WNI dari luar negeri, seperti dari Malaysia dan Singapura.
"Begitupun jemaah tabligh akbar dari India yang jumlahnya sekitar 700 orang ini supaya bisa ditangani di Pulau Galang."
Muhadjir pun meminta secara teknis hal tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui pembahasan oleh tim dari Kementerian Luar Negeri.
Pemerintah Provinsi Kepri diharapkan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menyiapkan RS lain atau dalam hal ini dapat memanfaatkan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) baik yang berada di Tanjung Pinang, Kepri, maupun di Jakarta.
