Kabar Santer Said Didu Sudah Tersangka, Polri Jawab Begini

Reporter

Andita Rahma

Kamis, 11 Juni 2020 13:37 WIB

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Said Didu. Antara dan TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO,CO, Jakarta - Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhamad Said Didu kembali jadi berita karena santer kabar bahwa Polri sudah menetapkan dia sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Kabar tersebut berbeda dengan data yang diperoleh Tempo.

Berdasarkan surat internal Bareskrim Polri tertanggal 10 Juni 2020 yang diperoleh Tempo tertulis penyidik baru akan melakukan gelar perkara. Sedangkan penetapan tersangka akan dilakukan setelah memeriksa para saksi dan mendapatkan dua alat bukti yang cukup.

Mabes Polri pun membantah telah menetapkan Said Didu sebagai tersangka.

"Belum (ditetapkan sebagai tersangka)," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono melalui pesan teks hari ini, Kamis, 11 Juni 2020.

Kasus Said Didu vs Luhut B. Pandjaitan berawal ketika Said mengunggah akun wawancara bersama Hersubeno Arief, seorang konsultan media dan politik.

Dalam percakapan wawancara berdurasi 22 menit itu, Said Didu dan Hersubeno membahas pelbagai tantangan dunia dalam menghadapi virus Corona.

Said menyoroti isu persiapan pemindahan ibu kota negara yang masih terus berjalan di tengah pandemi Covid-19. Dia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah itu tidak memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Said bahkan menyebutkan bahwa Luhut B. Pandjaitan berperan dalam penetapan kebijakan ibu kota baru tersebut. Menurut Said Didu, Luhut mengotot supaya Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mengganggu dana pembangunan ibu kota negara yang baru.

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

8 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

23 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya