Mahasiswa mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis, 2 Mei 2019. Peringatan Hardiknas 2019 tersebut bertema "SDM Kompetitif, Inovatif, dan Berkarakter". ANTARA/Yulius Satria Wijaya
TEMPO.CO, Jakarta-Puluhan dosen Universitas Indonesia mengapresiasi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI yang telah menggelar diskusi publik bertajuk '#PapuanLivesMatter: Rasisme Hukum di Papua' pada Sabtu malam lalu, 6 Juni 2020. Mereka tergabung dalam Aliansi Dosen Universitas Indonesia untuk Kebebasan Akademik dan Kebebasan Berpendapat atas Kontroversi Kegiatan Diskusi Publik BEM UI #PapuanLivesMatter.
"Aliansi mendukung keberagaman pendapat yang berusaha diekspresikan oleh seluruh sivitas akademika UI," kata salah satu anggota Aliansi, Shofwan Al Banna Choiruzzad, melalui pernyataan sikap tertulis, Senin, 8 Juni 2020.
Aliansi juga mendorong sivitas akademika UI untuk bersikap dan bertindak konsisten dalam mendukung dan memfasilitasi mahasiswa dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan pengetahuan. Hal ini sesuai yang diamanatkan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
"Kami juga mendorong agar UI sebagai institusi pendidikan dapat lebih berperan dalam mendiseminasikan keragaman pemikiran dan tidak terjebak dalam produksi kebenaran tunggal," kata Shofwan.
Aliansi menyatakan, ini sejalan dengan aspirasi keunggulan akademik yang juga dijalankan universitas-universitas terkemuka di dunia. Terakhir, Aliansi mengajak sivitas akademika UI untuk menjaga nama baik UI dengan merespons perbedaan pendapat melalui forum ilmiah untuk meningkatkan independensi akademik.
Pernyataan sikap ini menyertakan nama 23 dosen yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Budaya UI. Menurut Shofwan, anggota Aliansi masih akan terus bertambah.
Sebelumnya pada Sabtu malam, 6 Juni lalu, BEM UI menggelar diskusi bertajuk '#PapuanLivesMatter: Rasisme Hukum di Papua' yang tayang di akun Youtube BEM UI. Diskusi itu menghadirkan pegiat HAM Veronica Koman, pengacara HAM asal Papua Gustav Kawer, dan eks tahanan politik Papua Sayang Mandabayan.
Keesokan harinya, atau Ahad, 7 Juni, Rektorat UI mengeluarkan pernyataan sikap mengkritik BEM atas diskusi tersebut. Kepala Biro Humas dan KIP Universitas Indonesia (UI), Amelita Lusia, menyebut pembicara "Diskusi Publik: #PapuanLivesMatter Rasisme Hukum di Papua" yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI tidak layak.
Materi diskusi ini pun disebut tidak berpijak pada kandungan ilmiah. Sehingga diskusi ini dianggap tidak cukup kuat untuk dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan akademik yang baik. UI juga menganggap proses perancangan diskusi yang tidak cermat dan proses penyelenggaraan yang melanggar peraturan dan tata cara yang ditetapkan kampus. Mereka pun menyatakan bahwa acara diskusi tersebut tidak mencerminkan pandangan dan sikap mereka secara institusi.
