TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Erna Hernawati meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menunda penarikan Dekan Fakultas Kedokterannya, Prijo Sidipratomo. Ia mengatakan akan ada sejumlah masalah yang muncul dari penarikan tiba-tiba ini.

“Penggantian Dekan tidak bisa secepat itu, apalagi sekarang sedang Covid,” kata Erna saat dihubungi, Ahad, 31 Mei 2020.

Menkes Terawan sebelumnya mengirimkan surat kepada UPN Veteran Jakarta untuk menarik Prijo dari kampus tersebut. Dalam surat itu, Prijo disebut dibutuhkan untuk ditempatkan di unit pelaksana teknis Kemenkes. Terawan meminta pengembalian itu dilakukan dalam waktu yang tidak lama.

Prijo adalah mantan Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia yang menjatuhkan sanksi etik kepada Terawan karena metode penyembuhan stroke, yaitu ‘cuci otak’. MKEK IDI menganggap Terawan melanggar 4 prinsip kode etik kedokteran Indonesia dalam metode tersebut, salah satunya menarik bayaran dari tindakan yang belum terbukti secara medis.

Erna mengatakan untuk mengganti Dekan dibutuhkan mekanisme pemilihan oleh rapat senat. Rapat tidak bisa dilakukan dengan cepat, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Dia mengatakan memang ada opsi untuk mengangkat pelaksana tugas. Namun, pengangkatan itu akan memunculkan masalah, sebab jabatan Prijo baru akan berakhir pada Januari 2022. “Kasihan kalau terlalu lama menjabat Plt,” kata dia.

Erna mengatakan kampus masih membutuhkan Prijo untuk menyelesaikan sejumlah masalah kemahasiswaan yang muncul di tengah pandemi, seperti program co-assisstant mahasiswa kedoteran yang tertunda. Terlebih, FK UPN Veteran Jakarta tengah mengajukan akreditasi untuk memperoleh predikat A. Program itu diinisiasi semasa jabatan Dekan dipegang oleh Prijo. “Akreditasi itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dekan,” ujar dia.

Erna mengatakan pihak kampus akan mengirimkan surat untuk memohon kepada Terawan agar menunda penarikan ini. Pihak kampus, kata dia, akan meminta agar penarikan ditunda hingga program akreditasi rampung pada 2021 atau masa jabatan Prijo berakhir pada 2022. “Selasa ini akan kami kirim suratnya,” kata dia.