Pemerintah Tak Perlu Perdebatkan Yuridiksi Hambali

Reporter

Editor

Selasa, 26 Agustus 2003 17:20 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah tidak perlu memperdebatkan tumpang tindih yurisdiksi penangkapan Hambali. Pada dasarnya kepentingan negara di luar Indonesia sama yaitu pemberantasan terorisme. Namun langkah untuk mengakomodasi setiap kepentingan tersebut yang perlu dibicarakan. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menegaskan hal ini pada jumpa pers di Media Centre Jakarta, Senin (18/8).

Seperti yang diberitakan Koran Tempo (16/8) Hambali ditangkap di Thailand dan kemudian langsung dijemput aparat Intelegen Amerika Serikat. Namun pemerintah Indonesia sampai kini tidak mengetahui dimana Hambali ditahan.

Indonesia mempunyai kepentingan atas penangkapan Hambali. Pada awalnya dia (Hambali) orang Indonesia, kata Hassan. Selain itu Hambali diyakini terlibat dalam beberapa peledakan bom di Indonesia. Peledakan ini antara lain, bom Bali 12 Oktober 2001 dan tragedi di Hotel JW Marriott 5 Agustus 2003.

Pemerintah Indonesia menyadari adanya kepentingan lain dari negara lain, seperti Amerika. Hambali diduga terlibat dalam peristiwa pengeboman WTC New York 11 September 2001. Indonesia paling tidak mendapatkan informasi mengenai pemeriksaan Hambali dari pemerintah Amerika. Yang penting dokumen dan akses langsung terhadap Hambali, kata Hassan.

Menurut Hassan, Indonesia sudah mendapatkan akses informasi mengenai Hambali. Presiden Megawati Soekarnoputri sudah melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden George Bush.

Advertising
Advertising

Menurut Hassan, polisi Indonesia siap untuk bertemu langsung dengan Hambali. Hasan berharap Hambali dapat dibawa ke Indonesia untuk diperiksa lanjut. Informasi mengenai Hambali dapat membantu proses pengadilan Abu Bakar Ba'asyir yang sedang berlangsung hingga kini. Selain itu juga pemeriksaan tentang bom Bali dan Hotel JW Marriott.

Penangkapan Hambali ini berarti memutus mata rantai jaringan terorisme di dunia. Memperlemah jaringan terorisme, kata Hassan. Mata rantai besar jaringan terorisme di internasional dan regional teroris terputus. Hal ini merupakan langkah maju dan mengurangi potensi ancaman bom. Bukan meniadakan, ungkapnya.

Hassan juga menghimbau agar jangan berspekulasi bahwa setiap anggota pesantren juga terlibat Jamaah Islamiyah (JI). Saya tidak percaya JI masih rekrutmen apalagi dari pesantren, katanya. Jumlah pesantren di Indonesia ada banyak jumlahnya. Kerjasama untuk memberantas terorisme yang paling penting dilakukan.

Masalah ini bukan salah institusi. Hassan mengharapkan jangan mempersalahkan pesantren di Indonesia. Ada juga beberapa anggota pesantren yang tidak terlibat dengan Jamaah Islamiyah. Ini masalah personal, kata Hassan.

agriceli-Tempo News Room

Berita terkait

Pemkot Surabaya Rayakan HJKS ke-731

8 menit lalu

Pemkot Surabaya Rayakan HJKS ke-731

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-731 pada 31 Mei 2024, dengan tema 'Satukan Tekad Surabaya Hebat'.

Baca Selengkapnya

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

10 menit lalu

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.

Baca Selengkapnya

Film KHD tentang Ki Hadjar Dewantara Baru Tayang 2026 Mendatang, Ini Alasan Gina S. Noer

13 menit lalu

Film KHD tentang Ki Hadjar Dewantara Baru Tayang 2026 Mendatang, Ini Alasan Gina S. Noer

Gina juga mengatakan, film biopik yang ia garap memang cenderung lama, termasuk film KHD ini.

Baca Selengkapnya

Pembunuhan Pengusaha Kerajinan Tembaga di Boyolali, Korban dan Pelaku Terlibat Hubungan Sesama Jenis

17 menit lalu

Pembunuhan Pengusaha Kerajinan Tembaga di Boyolali, Korban dan Pelaku Terlibat Hubungan Sesama Jenis

Irwan, tersangka pembunuhan pengusaha kerajinan tembaga di Boyolali terlibat hubungan sesama jenis. Irwan murka karena tak dituruti minta Rp 500 ribu.

Baca Selengkapnya

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

18 menit lalu

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

Saldi meminta kepada komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, untuk menandai kantor masing-masing kuasa hukum karena seringnya mengajukan renvoi.

Baca Selengkapnya

Ciri Pasangan Suka Mengontrol, Bikin Anda Tak Berdaya dan Kehilangan Harga Diri

35 menit lalu

Ciri Pasangan Suka Mengontrol, Bikin Anda Tak Berdaya dan Kehilangan Harga Diri

Pasangan gemar mengontrol. Anda dibuat tak berdaya dan hanya bisa menuruti kemauannya karena takut berpisah, ditinggalkan atau diusir dari rumah.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

37 menit lalu

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir di Met Gala 2024, Katy Perry Bikin Ibunya dan dan Penggemar Terkecoh

43 menit lalu

Tak Hadir di Met Gala 2024, Katy Perry Bikin Ibunya dan dan Penggemar Terkecoh

Katy Perry mengunggah beberapa foto sambil memberi tahu penggemarnya alasan tidak hadir di Met Gala

Baca Selengkapnya

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

49 menit lalu

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

"Tidak terjadi perubahan atau pergeseran suara Partai Hanura," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin di gedung MK.

Baca Selengkapnya

Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Perjuangkan Pembuatan Produk Kuliner Khas Nusantara untuk Ekspor

56 menit lalu

Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Perjuangkan Pembuatan Produk Kuliner Khas Nusantara untuk Ekspor

PPJI berharap ke depan ada produk-produk kuliner jenis lainnya yang bisa diekspor seperti halnya rendang.

Baca Selengkapnya