Seorang warga kurang mampu mendapatkan dana bantuan keluarga sejahtera dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Pos Besar, Makassar, 18 November 2014. Program pemerintah tersebut masih sepi karena kuranya sosialisasi. TEMPO/Fahmi Ali
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Desa Budi Arie Setiadi mengatakan sejumlah desa yang diduga bermasalah di Purwakarta, Jawa Barat setelah menginspeksi mendadak Desa Sukatani dan Desa Legok Sari di Kecamatan Cibodas. "Desa-desa itu diduga bermasalah dalam penyaluran BLT Dana Desa," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 22 Mei 2020.
Menurut Budi, berdasarkan informasi yang diterima, diduga terjadi pemotongan dana BLT. Seharusnya per keluarga sasaran mendapat Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. "Kasihan masyarakat desanya. Jangan permainkan nasib rakyat. "
Budi menjelaskan inspeksi mendadak ini dilakukan agar jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan kesusahan rakyat kecil di tengah wabah Covid-19.
Program pemerintah pusat melalui BLT Dana Desa ini bertujuan mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Pemerintah daerah sampai tingkat yang paling bawah harus mensukseskan untuk membantu masyarakatnya sendiri.
Ia berjanji akan cek langsung ke Purwakarta. “Mudah-mudahan informasi yang saya terima keliru," ujar Budi.
Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK
30 hari lalu
Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK
Ketua MK Suhartoyo sempat menanyakan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini soal belanjaBLT El Nino yang tidak masuk ke dalam anggaran Kementerian Sosial pada 2024.
Airlangga Jelaskan Alasan Ada BLT El Nino di Sidang MK
30 hari lalu
Airlangga Jelaskan Alasan Ada BLT El Nino di Sidang MK
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan adanya bantuan langsung tunai atau BLT El Nino di sidang sengketa hasil Pilpres.
