Baru Disahkan, UU Perpu Covid-19 Langsung Digugat ke MK

Reporter

Dewi Nurita

Rabu, 20 Mei 2020 15:35 WIB

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan surat laporan seusai menyambangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 13 September 2017. MAKI melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua DPR Fadli Zon karena mengirim surat kepada KPK untuk meminta penundaan pemeriksaan Ketua DPR, Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) bersama Yayasan Mega Bintang, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan dan Penetapan Perpu Covid-19.

Gugatan baru diajukan karena gugatan sebelumnya telah kehilangan obyek setelah Perpu Covid-19 telah resmi menjadi undang-undang per 18 Mei 2020.

"Pada hari ini juga kami langsung melakukan pendaftarkan gugatan pengujian (judicial review) UU Nomor 2 Tahun 2020," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman lewat keterangan tertulis hari ini, Rabu, 20 Mei 2020.

Secara utuh, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan dan Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Boyamin menerangkan berkas gugatan mereka dimasukkan dalam sistem online web Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran ini tercatat dalam register Nomor TPPO : 130/PAN.OLINE/2020.

Gugatan Judicial Review tersebut terdiri 58 halaman dan MK diharapkan segera menyidangkannya.

"Pemerintah tidak bisa lari lagi seperti dalam gugatan perpu sehingga Pemerintah harus menjawab semua materi gugatan khususnya materi adanya pasal kekebalan bagi pejabat keuangan," ujar dia.

Menurut Boyamin, materi pengujian UU Nomor 2 Tahun 2020 sama dengan gugatan judicial review Perpu Covid-19, yaitu permohonan pembatalan pasal 27 yang mengatur kekebalan pejabat keuangan dalan menjalankan kewenangannya.

"Gugatan judicial review ini bentuk konsistensi kami untuk membatalkan hak kekebalan pejabat keuangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 UU Penetapan Perpu Covid-19."

Berita terkait

Jokowi Klaim Tak Pernah Terlintas Tabrak Demokrasi dengan Alasan Covid-19

10 Februari 2022

Jokowi Klaim Tak Pernah Terlintas Tabrak Demokrasi dengan Alasan Covid-19

Situasi krisis, kata Jokowi, telah memaksa pemerintah membuat respons yang cepat dengan menempatkan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama.

Baca Selengkapnya

Menkopolhukam Mahfud Md Bilang Pemerintah Tidak Antikritik

14 November 2021

Menkopolhukam Mahfud Md Bilang Pemerintah Tidak Antikritik

Di negara demokrasi itu, kata Mahfud Md, menjawab kritik dan mengadu logika adalah bagian dari mujadalah.

Baca Selengkapnya

Respons Putusan MK, Kopel Buka Posko Pengaduan Penanganan Covid-19

3 November 2021

Respons Putusan MK, Kopel Buka Posko Pengaduan Penanganan Covid-19

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) bersama jaringannya di seluruh Indonesia akan membuka posko pengaduan penanganan Covid-19.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut Putusan MK Perkuat Isi Perpu Covid-19, Minta Tak Didramatisasi

30 Oktober 2021

Mahfud Md Sebut Putusan MK Perkuat Isi Perpu Covid-19, Minta Tak Didramatisasi

Mahfud Md meminta putusan MK tentang uji materi Perpu Covid-19 tak didramatisasi. Ia mengatakan pemerintah tak anti dengan penegakan hukum.

Baca Selengkapnya

MK Kabulkan Sebagian Uji Materi Pasal Kebal Hukum di Perpu Covid-19

28 Oktober 2021

MK Kabulkan Sebagian Uji Materi Pasal Kebal Hukum di Perpu Covid-19

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi atas UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpu Covid-19.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Pandemi, Pendapatan Negara Menurun Drastis Namun Belanja Meningkat

6 September 2021

Sri Mulyani: Pandemi, Pendapatan Negara Menurun Drastis Namun Belanja Meningkat

Sri Mulyani mengatakan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat selama pandemi.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Sayangkan Pemerintah Hanya Terbitkan Perpu Ekonomi Covid-19

29 Juli 2020

Komnas HAM Sayangkan Pemerintah Hanya Terbitkan Perpu Ekonomi Covid-19

Komisioner Komnas HAM Anam menyesalkan terbitnya Perpu ini seakan menegaskan bahwa Jokowi hanya fokus di masalah ekonomi saja.

Baca Selengkapnya

MK Sebut Ada Potensi Kerugian Konstitusional di Perpu Covid-19

23 Juni 2020

MK Sebut Ada Potensi Kerugian Konstitusional di Perpu Covid-19

MK mengatakan ada potensi kerugian konstitusional di Perpu Covid-19.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Amien Rais cs Atas Perpu Penanganan Covid-19

23 Juni 2020

MK Tolak Gugatan Amien Rais cs Atas Perpu Penanganan Covid-19

MK menolak gugatan Amien Rais dkk terhadap Perpu Covid-19 yang kini telah menjadi UU no 2 Tahun 2020.

Baca Selengkapnya

MK Tidak Terima Uji Materi Perpu Covid-19 Karena Sudah Jadi UU

23 Juni 2020

MK Tidak Terima Uji Materi Perpu Covid-19 Karena Sudah Jadi UU

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi Perpu Covid-19 karena sudah menjadi undang-undang.

Baca Selengkapnya