Warga antre mendapatkan pelayanan pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Padangsambian, Denpasar, Bali, Jumat 15 Mei 2020. Bantuan tersebut diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran Rp600 ribu per kepala keluarga untuk membantu perekonomian akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
TEMPO.CO, Jakarta- Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan meminta pemerintah daerah membuka kanal pengaduan terkait penyaluran bantuan sosial Covid-19. “Sangat sedikit daerah yang sudah buka kanal pengaduan,” kata Pahala dalam telekonferensi, Senin, 18 Mei 2020.
Pahala mengatakan, permintaan untuk membuka kanal pengaduan sudah tertuang dalam surat edaran KPK. Namun, hingga kini, baru Kementerian Sosial yang memenuhi saran KPK tersebut dan turut mencantumkan nomor telepon pengaduan.
Menurut Pahala, bantuan sosial banyak dikeluhkan masyarakat dan mereka tidak tahu harus mengadu ke mana. Sejumlah masyarakat sipil, kata Pahala, sudah berinisiatif membentuk kanal pengaduan. Ia pun meminta agar kanal tersebut tersebut diagregasi ke KPK.
Nantinya, laporan pengaduan akan diteruskan kepada inspektorat yang ada di daerah untuk ditindaklanjuti. “Kami akan monitor dan melaporkan balik hasilnya,” ujar Pahala.
Selain itu, Pahala juga meminta agar pemerintah daerah menampilkan siapa saja yang menerima bansos. Sehingga, penerima pun bisa ikut memonitor penyaluran bansos Covid-19.
