KPK Nilai Pemda Tak Serius Urus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat ditemui Tempo di ruangannya, Jakarta Selatan, pada Senin, 10 Februari 2020. TEMPO/Andita Rahma

    Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat ditemui Tempo di ruangannya, Jakarta Selatan, pada Senin, 10 Februari 2020. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan pemerintah daerah tidak serius memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). “Sehingga waktu mau digunakan untuk bansos, Pemda malah teriak DTKS tidak akurat,” kata Pahala dalam telekonferensi, Senin, 18 Mei 2020.

    DTKS menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial saat pandemi Covid-19. Namun, penyaluran ini bermasalah karena tidak tepat sasaran.

    Pahala mengatakan, pemerintah daerah diharuskan untuk memperbarui DTKS sebanyak empat kali dalam satu tahun. Namun, pada 2018, baru ada 286 pemda yang memperbarui. Itu pun, kata Pahala, data yang diperbarui hanya bersifat administratif. “Tidak mencerminkan berapa orang miskin di DTKS,” ujarnya.

    Menurut Pahala, distribusi bansos juga diperburuk dengan kebijakan banyak pintu. Ia menyebutkan ada 6 jenis bansos selain program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT).

    Salah satunya bansos sembako se-Indonesia, bansos Jakarta, bantuan berupa uang, sembako, bantuan tiap provinsi dan kabupaten. Bahkan, kata Pahala, Dana Desa juga kini 20-30 persen atau sekitar Rp 21 triliun boleh untuk bansos. “Jadi terbayang dari 6 pintu menyasar masyarakat miskin, padahal DTKS masih berantakan,” kata dia.

    Meksi begitu, Pahala menilai pemerintah daerah harus tetap merujuk DTKS sebagai acuan dalam menyalurkan bansos. Meski belum sempurna, pemda bisa sambil mengumpulkan data dan memperbaruinya. “Ketika DTKS tidak jadi rujukan, itu sulit diyakini benar tidak memang yang miskin.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.