Hambatan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pasca Tragedi Mei 98

Kamis, 14 Mei 2020 05:13 WIB

Ilustrasi kekerasan seksual. Doc. Marisa Kuhlewein (QUT) and Rachel Octaviani (UPH)

TEMPO.CO, Jakarta - Komnas Perempuan mencatat sejumlah hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, terutama bagi korban dalam mendapatkan keadilan pasca kerusuhan Mei 1998. Dalam catatan Komnas Perempuan, di antara pelaku kekerasan seksual adalah oknum aparat hukum dan pejabat publik.


Temuan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2018 hingga Januari 2020, ada 115 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik. Laporan terbanyak adalah aparatur sipil negara 26 kasus, polisi 20 kasus, guru 16 kasus dan aparat militer 12 kasus. Sedangkan dari tahun 2011 hingga 2019, Komnas Perempuan mencatat ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal maupun publik terhadap perempuan. Sebanyak 23.021 kasus terjadi di ranah publik, berupa perkosaan sebanyak 9.039 kasus, pelecehan seksual 2.861 kasus, cyber crime bernuansa seksual 91 kasus.


Hambatan pertama dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah belum adanya beleid yang memuat bentuk-bentuk kekerasan seksual, seperti penyiksaan seksual, perbuatan yang merendahkan martabat manusia, ingkar janji perkawinan, pelecehan seksual hingga eksploitasi seksual dalam berbagai rupanya selain terkait dengan perdagangan orang.


"Akibatnya korban tidak dapat memperoleh keadilan karena tidak ada pengaturan yang menjadikannya sebagai tindak pidana," bunyi lembar fakta Komnas Perempuan yang diterima Tempo, Kamis 14 Mei 2020.


Komnas Perempuan menyatakan sistem pembuktian dalam KUHAP masih membebani korban, karena penyidik kerap memahami bahwa dalam kasus kekerasan seksual harus ada saksi yang melihat langsung kejadian. Hal ini kemudian menjadi beban dalam pembuktian oleh korban, termasuk juga menyediakan visum, bahkan sperma pelaku sebagai barang bukti. Menurut Komnas Perempuan, dengan alasan tidak cukup bukti, Kepolisian mendorong melakukan mediasi dengan pelaku dan tidak melakukan penahanan atau dihentikan penyidikannya (SP3).

Advertising
Advertising

Seperti kasus perkosaan yang diduga dilakukan oleh dokter AG, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Direktur RSUD Jayapura terhadap seorang anak. Dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) disebutkan sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan permintaan keterangan ahli, namun dinyatakan tidak cukup bukti sehingga dihentikan. Tetapi dalam kasus tersebut tidak ada keterangan terkait visum et repertum dan visum psikiantrikum telah dilakukan atau belum.


Komnas Perempuan menyebutkan hambatan penanganan kasus kekerasan seksual juga terlihat dengan masih adanya pelanggaran hak prosedural korban, karena KUHAP dan Peraturan Kapolri nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana lebih berorientasi kepada tersangka atau terdakwa. Hal ini menyebabkan hak-hak prosedural korban kerap diabaikan. Seperti tidak adanya akses informasi, akses yang tidak setara kepada penasehat hukum atau pendamping mengkonfrontasi korban dengan tersangka, serta penundaan berlarut.


Hambatan selanjutnya adalah adanya keharusan persetujuan tertulis dari Presiden dalam rangka penyidikan dan penahanan yang diatur dalam Pasal 36 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal tersangka adalah kepala daerah atau wakil kepala daerah. Menurut Komnas Perempuan ketentuan ini menjadi impunitas bagi tersangka untuk tidak menjalani proses hukum.

<!--more-->


Komnas Perempuan mencatat bahwa meski ada hambatan dalam reformasi hukum pidana, ada perkembangan yang terlihat pada kerangka kebijakan dan kelembagaan dalam penanganan korban. Seperti 121 UU dan kebijakan di tingkat nasional yang dapat dirujuk untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak perempuan. Sebanyak 53 UU diantaranya tentang penanganan, perlindungan, pelembagaan layanan dan SPM.


Selain itu 414 kebijakan di tingkat daerah berupa peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan, sebagian besar mengatur tentang kelembagaan penyelenggaraan layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, 90 di antaranya mengatur tentang rumah aman. Hanya ada 3 kebijakan yang secara khusus mengatur visum gratis untuk perempuan korban kekerasan seksual.


TAUFIQ SIDDIQ

Berita terkait

Politikus Senior PDIP Tumbu Saraswati Tutup Usia

6 hari lalu

Politikus Senior PDIP Tumbu Saraswati Tutup Usia

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan aktivis pro demokrasi, Tumbu Saraswati, wafat di ICU RS Fatmawati Jakarta pada Kamis

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dilaporkan untuk Dugaan Asusila, Apa yang Masuk Kategori Pelecahan Seksual?

9 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dilaporkan untuk Dugaan Asusila, Apa yang Masuk Kategori Pelecahan Seksual?

Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah dilaporkan ke DKPP atas dugaan asusila terhadap seorang perempuan anggota PPLN. Ini aturan pidana pelecehan seksual.

Baca Selengkapnya

Kiai Abal-Abal Pemerkosa Santri di Semarang Divonis 15 Tahun Bui, Mantan Jamaah Harap Laporan Penggelapan Uang Segera Diusut

13 hari lalu

Kiai Abal-Abal Pemerkosa Santri di Semarang Divonis 15 Tahun Bui, Mantan Jamaah Harap Laporan Penggelapan Uang Segera Diusut

Muh Anwar, kiai abal-abal Yayasan Islam Nuril Anwar serta Pesantren Hidayatul Hikmah Almurtadho divonis penjara 15 tahun kasus pemerkosaan santri.

Baca Selengkapnya

Bercanda Soal Kekerasan Seksual, Ivan Gunawan Akui Salah dan Minta Maaf

17 hari lalu

Bercanda Soal Kekerasan Seksual, Ivan Gunawan Akui Salah dan Minta Maaf

Ivan Gunawan mengunggah video pada Ahad petang ini untuk meminta maaf atas candaan kekerasan seksual yang dilontarkannya.

Baca Selengkapnya

Panen Hujatan Usai Buat Candaan Kekerasan Seksual, Ivan Gunawan: Tarik Napas Dalam-dalam

18 hari lalu

Panen Hujatan Usai Buat Candaan Kekerasan Seksual, Ivan Gunawan: Tarik Napas Dalam-dalam

Ivan Gunawan menuai hujatan tajam usai membuat lelucon tentang kekerasan seksual yang melibatkan Saipul Jamil.

Baca Selengkapnya

Kecanduan Pornografi Meningkat sejak Pandemi, Begini Kata Pakar

20 hari lalu

Kecanduan Pornografi Meningkat sejak Pandemi, Begini Kata Pakar

Kecanduan pornografi meningkat di masa pandemi Covid-19 bahkan anak yang masih kecil pun sudah terpapar.

Baca Selengkapnya

BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua

24 hari lalu

BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua

Ini berawal saat BEM UI mengunggah kritik yang menyoroti kasus penganiayaan warga di Papua oleh aparat.

Baca Selengkapnya

13 Anggota Satgas PPKS UI Mundur, Apa Tugas dan Wewenang PPKS di Perguruan Tinggi?

27 hari lalu

13 Anggota Satgas PPKS UI Mundur, Apa Tugas dan Wewenang PPKS di Perguruan Tinggi?

13 anggota Satgas PPKS UI mengundurkan diri. Bagaimana tugas dan wewenang PPKS perguruan tinggi tangani kekerasan seksual di lingkungan kampus?

Baca Selengkapnya

13 Anggota Satgas PPKS UI Kompak Mundur, Ini Alasannya

28 hari lalu

13 Anggota Satgas PPKS UI Kompak Mundur, Ini Alasannya

Ketua Satgas PPKS UI Manneke Budiman menegaskan bahwa pernyataan pengunduran diri tersebut telah disepakati semua anggota.

Baca Selengkapnya

Kiai Abal-Abal Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Santri di Semarang Dituntut 15 Tahun Penjara

34 hari lalu

Kiai Abal-Abal Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Santri di Semarang Dituntut 15 Tahun Penjara

Bayu Aji Anwari, pimpinan Yayasan Islam Nuril Anwar Kota Semarang dituntut 15 tahun penjara. Didakwa melakukan kekerasan seksual terhadap 6 santri.

Baca Selengkapnya