PAN Gerak Cepat Bahas Pengganti Hanafi Rais di DPR

Reporter

Fikri Arigi

Rabu, 6 Mei 2020 10:36 WIB

Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif (kedua kiri) memberikan undangan "Malam Munajat 212" kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (tengah) disaksikan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno (kedua kanan), Ketua DPP PAN Yandri Susanto (kanan), dan Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak (kiri) berfoto bersama saat deklarasi dukungan PA 212 kepada PAN di Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PAN (Partai Amanat Nasional) Eddy Soeparno mengatakan partainya tengah membahas pengganti Hanafi Rais yang meninggalkan kursi DPR dan jabatan Ketua Fraksi PAN di DPR.

Belum ditentukan penggantinya. Masih dibahas satu-dua hari ini," kata Eddy saat dihubungi Tempo hari ini, Rabu 6 Mei 2020.

PAN gerak cepat mengurus penggantian Hanafi Rais yang baru kemarin, Selasa, 5 Mei 2020, menyatakan secara resmi mundur dari kader dan anggota DPR via surat bermaterai.

Dalam surat pengunduran dirinya, putra sulung pendiri PAN Amien Rais tersebut menilai PAN mulai konformis dengan pemerintah.

"Bukan sikap yang adil di saat banyak kader dan simpatisan menaruh harapan PAN menjadi antitesis dari pemegang kekuasaan," kata dia.

Menanggapi pengunduran diri Hanafi Rais, Eddy menyatakan tak mempermasalahkannya.

"Pada prinsipnya kami menghormati sikap dan keputusan setiap kader PAN," kata Eddy melalui pesan singkat kemarin.

Menurut Eddy, setiap kader PAN bebas menentukan sikap dalam membaktikan diri terhadap partai dan masyarakat. Ia meyakini setiap politikus dapat memilih cara masing-masing untuk berkontribusi.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

6 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

8 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

23 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya