Satgas Covid-19 DPR Diduga 'Paksa' Dokter Berikan Jamu Herbavid

Selasa, 5 Mei 2020 04:02 WIB

Kemasan baru jamu dari Satgas Covid-19 DPR RI (setelah memiliki izin edar BPOM). Dok. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Inggrid Tania, menyebut Satgas Lawan Covid-19 DPR memerintahkan dokter agar memberikan jamu Herbavid-19 kepada pasien.

"Pakai pendekatan kekuasaan, pendekatan politik, berupa instruksi kepada para dokter untuk memberikan Herbavid-19 ini," tutur Inggrid kepada Tempo pada Ahad, 3 Mei 2020.

Menurut dia, instruksi dari para politikus DPR tersebut diberikan sekitar dua pekan sebelum Herbavid-19 mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pakar jamu tersebut menjelaskan bahwa ketika itu beberapa dokter menolak permintaan DPR agar memberikan Herbavid-19 kepada pasien Covid-19.

Inggrid mengatakan para dokter memiliki tanggung jawab moral setiap kali memberikan obat kepada pasien. Maka mereka harus mengetahui apa saja komposisi dan efek samping suatu obat bagi pasiennya.

Sebelumnya, politikus Gerindra Andre Rosiade menyatakan Herbavid-19 bisa menyembuhkan Covid-19. Andre melontarkan klaim tersebut melalui akun Twitter miliknya, @Andre_Rosiade.

Ia mengunggah foto Herbavid-19, jamu yang disumbangkan Satgas DPR Lawan Covid-19 ke sejumlah rumah sakit rujukan penyakit Covid-19. "Tampilan Herbavid-19. Alhamdulillah sudah banyak yg sembuh dari Covid 19 setelah mengkonsumsi Herbavid 19," tulis Andre pada Sabtu lalu, 2 Mei 2020.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah bahwa pemberian Herbavid-19 kepada pasien Covid-19 di Wisma Atlet atas instruksi atau tekanan Satgas DPR Lawan Covid-19.

"Kami enggak pernah ada instruksi ke dokter. Mana ada kewenangan intervensi dokter? Kami hanya bagi-bagi (Herbavid-19), siapa yang mau saja. Gratis juga," ujar Dasco saat dihubungi Tempo hari ini, Senin, 4 Mei 2020.

Politikus Partai Gerindra tersebut menuturkan, obat tradisional Herbavid-19 diberikan secara cuma-cuma kepada pasien Covid-19, baik yang dirawat di rumah sakit, puskesmas, maupun karantina mandiri. "Untuk mereka sendiri dan keluarga," katanya.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

10 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

2 hari lalu

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

Pada 2021 lalu European Medicines Agency (EMA) telah mengungkap efek samping dari vaksinasi AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

4 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

4 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya