TEMPO.CO, Medan- Puluhan petugas medis yang diperbantukan untuk menangani pasien Covid-19 di Rumah Sakit GL Tobing, milik PT Perkebunan Nusantara II di Tanjung Morawa Deli Serdang, dikeluarkan dari salah satu hotel yang disewa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebuah video di Youtube yang direkam seseorang yang mengaku bernama Jhon Nainggolan menayangkan suasana hotel di Jalan Arteri Bandara Kualanamu dokter dan paramedis menginap.

Sabtu 2 Mei 2020, dokter dan paramedis harus keluar dari hotel itu." Istri saya salah satu tenaga medis di sini," kata Jhon Nainggolan.

Jhon menanyakan penyebab dokter dan paramedis dikeluarkan dari hotel kepada salah satu perawat yang menginap di hotel tersebut. "Ada perintah Dinas Kesehatan Sumut agar kami keluar siang ini dari hotel, tapi masih diberi dispensasi hingga jam 17.00 WIB atau pukul 5 sore,” kata Zulham, seorang perawat dalam tayangan itu. Zulham mengatakan ia sudah hampir satu bulan menginap di hotel itu sebagai perawat pasien Covid-19 RS GL Tobing.

Jhon Nainggolan juga mengatakan, dokter dan paramedis yang disebutnya sebagai pejuang Covid-19 belum menerima gaji seperti yang dijanjikan Pemprov Sumut.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan penyebab dokter dan paramedis keluar dari hotel karena tagihan sewa kamar membengkak. Dinas Kesehatan meminta dokter dan tenaga medis berdua dalam satu kamar. “Namun mereka menolak dan tetap meminta masing-masing satu kamar."

Tenaga medis, kata Alwi, memilih tidak mau lagi merawat pasien di RS GL Tobing. “Agar tidak terlantar, pasien dipindahkan ke rumah sakit rujukan yang lain yakni RS Martha Friska di Jalan Multatuli Medan. Meski dokter dan paramedis pasien Covid-19 RS GL Tobing dikeluarkan dari hotel, namun pasien di RS GL Tobing akan tetap dirawat.

Alwi mengaku lupa jumlah kamar yang disewa Pemprov Sumut. "Kalau sewa untuk satu bulan ini saya rasa hampir Rp 1 miliar."

Alwi akan menanyakan insentif yang dijanjikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk tenaga medis. “Nanti saya tanyakan seperti apa." Sedangkan Gubernur Edy beum menjawab telpon Tempo.

Pemprov Sumatera Utara menganggarkan Rp 500 miliar untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Anggaran itu untuk tahap pertama selama tiga bulan hingga Juni. Anggaran itu kemungkinan akan bertambah lagi di tahap kedua dan tahap ketiga masing Rp 500 miliar jika pandemi Covid-19 belum berakhir.

"Total anggaran pendapatan belanja daerah yang difokuskan untuk penanganan wabah Covid-19 dan dampak sosialnya Rp 1,5 triliun," kata Edy saat meresmikan RS Martha Friska Medan menjadi rumah sakit rujukan kasus Covid-19, April lalu. Ia juga menjanjikan insentif untuk dokter dan paramedis serta relawan atau petugas rumah sakit. Insentif yang dijanjikan Edy berkisar Rp 7 juta hingga Rp 15 juta per bulan.