Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendaftar Calon Ketua Umum Partai Demokrat di Kongres V Partai Demokrat, di JCC, Senayan, Jakarta, Ahad 15 Maret 2020. Tempo/ Fikri Arigi.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengkritik kebijakan Kartu Prakerja dari pemerintah yang diluncurkan di tengah wabah Covid-19. Menurut dia, sebelum ada pandemi corona saja isu-isu ketenagakerjaan masih menyisakan masalah terkait hak-hak buruh.
Mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan, kata AHY, hampir 2,8 juta pekerja formal dan informal yang dirumahkan dan di-PHK imbas Covid-19. Karena itu AHY mendesak pemerintah meninjau ulang relevansi program tersebut, khususnya pagu anggaran pelatihan online yang menyedot APBN hingga Rp 5,6 triliun.
"Kami mendorong dana tersebut dialokasikan untuk bantuan langsung pada para buruh dan pekerja yang terdampak," kata AHY dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 Mei 2020.
Selain itu, Partai Demokrat mendesak agar pemerintah dan DPR menunda pembahasan RUU Cipta Kerja. Ia meminta pemerintah memusatkan konsentrasinya pada penanganan Covid-19.
"Saat dibahas kembali nanti, kami mendorong pelibatan komunitas serikat pekerja; mereka adalah pihak yang terdampak langsung," kata putra sulung Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
AHY mengklaim partainya konsisten menyuarakan agar pemerintah memprioritaskan tenaga kerja nasional untuk mengisi lapangan kerja. Ia mendesak membuka kesempatan bagi tenaga kerja lokal sehingga mereka bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
"Jalan perjuangan pemenuhan hak-hak buruh memang masih panjang. Kami akan terus hadir dan memperjuangkan hak-hak dasar para buruh dan pekerja sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya," tutur AHY.
