TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta masyarakat penerima bantuan sosial untuk bersabar. Ia mengakui penyaluran bansos sebagai bentuk program jaring pengaman sosial (social safety net) belum berjalan maksimal.

"Mohon kesabarannya kepada masyarakat. Kalau di lapangan masih ada kendala, mohon dimaklumi. Kita sudah berusaha keras," ujar Muhadjir dalam konferensi pers via teleconference, Kamis, 30 April 2020.

Muhadjir mengatakan masalah utama dalam penyaluran bansos ini berkaitan dengan data penerima bantuan. Saat ini pemerintah masih menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.

Data tersebut belum sepenuhnya diperbaharui. Karena itu, ia meminta pada pemerintah daerah hingga di tingkat kepala desa hingga kelurahan, agar ikut mendukung perbaruan data mulai dari wilayah masing-masing. "Kita juga harus memastikan data itu akuntabel, agar saat diturunkan tak salah sasaran," kata Muhadjir.

Kepala daerah juga diminta mengawasi jalannya penyaluran agar tidak terjadi penyelewengan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ia pun meminta kesadaran warga yang terdaftar di DTKS dan hidup lebih mapan agar melapor. Sehingga namanya dihapus dari daftar penerima bantuan.

"Kalau ada yang tak tepat (penyalurannya) agar segera diadakan revisi dan didata ulang agar harapan kita untuk tepat sasaran dan secepat-cepatnya bisa dilakukan," kata Muhadjir.

Muhadjir menuturkan, meski mendasarkan data penerima bantuan dari DTKS Kemensos, ia mengakui masih banyak masyarkat yang tak terdaftar di DTKS dan membutuhkan bantuan. Khususnya masyarakat rentan miskin yang terdampak Covid-19.

"Pemerintah juga sekarang mengumpulkan data di luar DTKS. Bagi mereka yang tiba-tiba menjadi miskin itu. Mulai dari mereka yang terkena PHK, jumlahnya cukup besar, pedagang kecil UMKM, terutama yang ultra mikro yang mata pencahariannya hilang, termasuk buruh harian," kata Muhadjir.