Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibus Law di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 9 Maret 2020. Dalam aksinya, mereka mereka menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya, meminta kelompok yang menolak Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja, menawarkan ide alternatif.
"Terkait pernyataan para akademisi (menolak RUU Cipta Kerja), itu sah-sah saja. Kalau mereka menolak, apa tawaran mereka dalam upaya melakukan penyederhanaan perizinan dan iklim investasi yang sehat," kata dia, di Jakarta, Jumat, 24 April 2020.
Ia meminta para pihak yang menolak RUU Cipta Kerja tak hanya mendesak DPR menghentikan pembahasan aturan sapu jagat itu.
Menurut dia, para akademisi itu seharusnya memberikan kontribusi nyata berupa tawaran gagasan untuk masalah dan tantangan-tantangan terkait tumpah tindih regulasi.
"Apa jawaban terhadap krisis ekonomi global yang sudah di depan mata? Apa yang bisa ditawarkan untuk menghadapi bonus demografi yang sudah mulai kita rasakan mulai 2020 ini?," ujarnya.
Menurut dia, tawaran gagasan para akademisi tersebut seharusnya disampaikan kepada pemerintah atau partai politik agar bisa diakselerasi lebih jauh menjadi usulan bahkan langkah politik.
Selain itu, Willy meminta para akademisi itu juga bisa membangun opini soal omnibus law yang mencerdaskan di berbagai media dan saluran-saluran komunikasi lainnya.
