Penyuap Wahyu Setiawan KPU Lobi Riezky di Singapura

Kamis, 23 April 2020 18:10 WIB

Pihak swasta pemberi suap Komisioner KPU, Saeful Bahri, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020. Pemyidik melimpahkan berkas perkara dan barang bukti tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum KPK untuk menjalani proses persidangan dalam tindak pidana korupsi dugaan menerima hadiah atau janji terkait penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI terpilih 2019-2024.TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Riezky Aprilia mengatakan pernah diminta mundur dari DPR oleh Saeful Bahri, penyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Posisi Riezky kemudian akan digantikan oleh Harun Masiku, buron kasus yang sama.

"Alasannya tidak terlalu komplit, saya juga enggak mau mundur," kata Riezky saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini, Kamis, 23 April 2020.

Menurut Riezky, permintaan Saeful Bahri tadi disampaikan ketika bertemu dengannya di Singapura pada akhir September 2019.

Terdakwa Saeful Bahri disidang dengan tuduhan bersama dengan harun masiku menyogok Wahyu Setiawan sebesar Rp 600 juta.

Riezky dan Harun Masiku sama-sama calon anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dalam Pemilu 2019.

Caleg PDIP dengan suara terbanyak di Dapil Sumsel I, Nazarudin Kiemas, meninggal kemudian KPU memutuskan Riezky Aprilia yang menempati kursi Nazarudin dengan alasan wanita itu memperoleh suara terbanyak kedua di dapil.

Rapat Pleno DPP PDIP memutuskan lain. Pengganti Nazarudin diputuskan Harun Masiku.

DPP PDIP lalu mengajukan surat permohonan kepada KPU agar Harun yang jadi anggota DPR. Tapi KPU menolak.

Untuk mengubah keputusan KPU, Jaksa KPK dalam dakwaannya menyebut Harun Masiku dan Saeful Bahri menyuap Wahyu Setiawan Rp 600 juta.

Berita terkait

Wisatawan Indonesia Paling Senang Belanja di Singapura.

1 jam lalu

Wisatawan Indonesia Paling Senang Belanja di Singapura.

Singapura telah menerima lebih dari 664 ribu pengunjung Indonesia. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 33,8 persen dibandingkan tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

7 jam lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

8 jam lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

9 jam lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

10 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

12 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

12 jam lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

19 jam lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

22 jam lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya