TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya memutuskan melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2020. Hal ini, dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Data terakhir menunjukkan kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 6.760.

"Pada hari ini, saya mengambil keputusan besar. Dalam rapat hari ini saya sampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh karena itu, persiapan mengenai semua ini harap dipersiapkan," ujar Jokowi via telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 21 April 2020.

Sebelumnya, kebijakan pemerintah untuk mudik Lebaran 2020 hanya sebatas mengimbau masyarakat tidak mudik saja. Tidak ada larangan secara resmi. Namun, Presiden Jokowi juga menyatakan tidak menutup peluang melarang mudik, sesuai evaluasi perkembangan di lapangan. Sikap presiden ini banyak dikritik karena dianggap tidak tegas.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Defny Holidin menilai Jokowi gamang memutuskan kebijakan melarang atau membolehkan mudik sebab dilema antara memilih menyelamatkan masyarakat dari pandemik dan potensi krisis ekonomi yang mengikutinya.

Musababnya, kata Defny, mudik bagi pemerintah bukan sekadar fenomena sosial tetapi fenomena ekonomi. Mudik adalah mobilisasi persebaran sumber daya aset lancar dan kapital masyarakat secara mandiri dan efisien.

Pemerintah, kata dia, masih terperangkap logika bahwa penanganan pandemi COVID-19 dianggap menghalangi pertumbuhan ekonomi. "Padahal, mengerem kegiatan perekonomian sementara waktu akan mengakibatkan penanganan pandemi hanya butuh durasi lebih singkat dibandingkan membiarkan pandemik berlangsung tanpa penanganan konkret," ujar Defny saat dihubungi Tempo pada Jumat, 10 April 2020.

Setelah banyak dikritik, hari ini, Presiden Jokowi resmi menegaskan melarang mudik lebaran 2020.