Beredar Daftar Nama Anggota Panja DPR RUU Cipta Kerja

Senin, 20 April 2020 10:23 WIB

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibus Law di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 9 Maret 2020. Dalam aksinya, mereka mereka menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi atau Baleg Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan kembali membahas omnibus law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja, Senin, 20 April 2020, pukul 13.00 WIB. Rapat dilakukan secara virtual.

Menjelang rapat, beredar susunan nama anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja. Ada 37 anggota nama anggota dewan dari semua partai, kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kolom di bagian Fraksi PKS yang terdiri dari tiga slot nama kosong.

"Nanti saya cek dulu, ya," kata Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, saat dihubungi Tempo.

Adapun anggota Fraksi NasDem, Charles Meikyansyah, membenarkan nama-nama koleganya yang tercantum dalam daftar panja omnibus law itu. Dalam dokumen itu, NasDem menaruh empat orang anggotanya, yakni Willy Aditya, Taufik Basari, Saan Mustofa, dan Fauzi H. Amro.

Berikut daftar nama anggota Panja RUU Cipta kerja yang beredar:

Advertising
Advertising

Pimpinan:
1. Supratman Andi Agtas (Gerindra): Ketua
2. Rieke Diah Pitaloka (PDIP): Wakil Ketua
3. Willy Aditya (NasDem): Wakil Ketua
4. Ibnu Multazam (PKB): Wakil Ketua
5. Achmad Baidowi (PPP): Wakil Ketua

Fraksi PDI Perjuangan
1. Sturman Panjaitan
2. Irmadi Lubis
3. Ichsan Soelistio
4. Arteria Dahlan
5. Hendrawan Supratikno
6. Selly Andriani Gantina
7. Esti Wijayati
8. Andreas Eddy Soesetyo

Fraksi Partai Golkar
1. Firman Soebagyo
2. Nurul Arifin
3. John Kennedy Azis
4. Supriansa
5. Sarmuji
6. Lamhot Sinaga

Fraksi Partai Gerindra
1. Heri Gunawan
2. Obon Tabroni
3. Hendrik Lewerissa
4. Darori Wonodipuro
5. Sodik Mudjahid

Fraksi Partai NasDem
1. Taufik Basari
2. Saan Mustofa
3. Fauzi H. Amro

Fraksi PKB
1. Mohammad Toha
2. Ela Siti Nuryamah
3. Sukamto

Fraksi Partai Demokrat
1. Bambang Purwanto
2. Hinca Pandjaitan
3. Benny K. Harman

Fraksi PKS
- Tidak mengirimkan anggota

Fraksi PAN
1. Guspardi Gaus
2. Ali Taher
3. Nasril Bahar

Fraksi PPP
1. Syamsurizal

Berita terkait

Mochammad Afifuddin Gantikan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU Sementara, Ini Daftar 11 Ketua KPU Sejak 1999

11 jam lalu

Mochammad Afifuddin Gantikan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU Sementara, Ini Daftar 11 Ketua KPU Sejak 1999

DKPP putuskan berhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari pada Rabu, 3 Juli 2024. Siapa saja Ketua KPU sejak 1999?

Baca Selengkapnya

Soal Pengganti Hasyim Asy'ari, KPU Tunggu Keppres dan Proses di DPR

11 jam lalu

Soal Pengganti Hasyim Asy'ari, KPU Tunggu Keppres dan Proses di DPR

KPU mengatakan proses pemilihan komisioner pengganti Hasyim Asy'ari yang dipecat karena kasus asusila masih menunggu keppres dan proses di DPR

Baca Selengkapnya

Banggar DPR dan Pemerintah Revisi Defisit Anggaran Prabowo-Gibran Jadi 2,29-2,82 Persen PDB

15 jam lalu

Banggar DPR dan Pemerintah Revisi Defisit Anggaran Prabowo-Gibran Jadi 2,29-2,82 Persen PDB

Banggar DPR RI dan pemerintah merevisi defisit anggaran 2025 menjadi 2,29 sampai 2,82 persen dari PDB.

Baca Selengkapnya

Mundurnya Dirjen Aptika Kominfo Usai PDNS Diretas Menuai Beragam Respons

19 jam lalu

Mundurnya Dirjen Aptika Kominfo Usai PDNS Diretas Menuai Beragam Respons

Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani mengundurkan diri buntut peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Baca Selengkapnya

DPR Minta Tambahan Anggaran Rp 589,9 Triliun, Sri Mulyani: Akan Kami Kaji

22 jam lalu

DPR Minta Tambahan Anggaran Rp 589,9 Triliun, Sri Mulyani: Akan Kami Kaji

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta tambahan anggaran Rp 589,9 triliun. Ini tanggapan Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya

Guspardi Gaus: Pemberhentian Ketua KPU Tak Ganggu Pilkada

1 hari lalu

Guspardi Gaus: Pemberhentian Ketua KPU Tak Ganggu Pilkada

Guspardi Gaus, menilai pemberhentian Ketua KPU tidak akan mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

Baca Selengkapnya

Pertemuan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership Digelar di Jakarta

1 hari lalu

Pertemuan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership Digelar di Jakarta

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI akan mengadakan pertemuan dengan parlemen-parlemen negara kawasan Pasifik dalam forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang kedua.

Baca Selengkapnya

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

1 hari lalu

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

Banggar DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Badan Anggaran DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi 5,1-5,5 Persen

1 hari lalu

Badan Anggaran DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi 5,1-5,5 Persen

Badan Anggaran DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2025, setelah rapat bersama Menkeu, Kepala Bappenas, dan Gubernur BI.

Baca Selengkapnya

Hasyim Asy'ari Dipecat karena Kasus Asusila, Puan Sebut DPR akan Evaluasi Proses Seleksi KPU

1 hari lalu

Hasyim Asy'ari Dipecat karena Kasus Asusila, Puan Sebut DPR akan Evaluasi Proses Seleksi KPU

Menurut Puan, DPR harus melakukan evaluasi terhadap proses seleksi KPU usai kasus yang menjerat Hasyim Asy'ari

Baca Selengkapnya