TEMPO.CO, Jakarta - Program kartu Prakerja yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat membuat Tio punya harapan bisa menyambung hidup dalam perantauannya di Jakarta di tengah pandemi Covid-19.

Tapi berkali-kali mencoba mendaftar, ia selalu gagal hingga masa pendaftaran berakhir pada Kamis, 16 April 2020. “Udah klik daftar, tapi kok ga bisa-bisa masuk,” kata pria yang hanya meminta tak disebut nama lengkapnya ini saat dihubungi, Jumat, 17 April 2020.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat pandemi Covid-19 membuat pengangguran seperti Tio harus putar otak untuk mengirit tabungan, sekaligus mencari duit tambahan.

Di rekeningnya saat ini, duit yang tersisa kurang dari Rp 2 juta. Uang itu harus berkurang setiap bulan untuk membayar kos-kosan Rp 650 ribu, makan, dan keperluan sehari-hari sekitar satu juta rupiah.

Untuk mengakali pengeluaran makan, Tio kerap menumpang sarapan di rumah temannya di Jakarta. “Mampir sini, nyokap gue masak nih,” kata Tio meniru ajakan kawannya.

Sebenarnya nasib Tio tak buruk-buruk amat sebelum Pandemi Covid-19 melanda tanah air. Lulus dari sebuah universitas negeri di Semarang pada 2017, pria 25 tahun ini memulai karirnya di Jakarta sebagai guru pendidikan kewarganegaraan di sekolah swasta. Namun, pada akhir 2019, penyakit stroke menimpa ibunya yang tinggal di Semarang. Tio memutuskan keluar dari pekerjaannya, lalu pulang kampung.

Setelah kondisi ibunya membaik, ia kembali merantau ke Jakarta pada awal 2020. Pada Maret 2020, dia mendapat tawaran pekerjaan di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Dia berhasil lulus sampai seleksi tahap akhir. Sayangnya, pandemi Covid-19 membuat sekolah itu memutuskan menunda merekrut Tio hingga Juli nanti.

Dengan tabungan yang makin menipis, Tio tak yakin bisa bertahan sampai sekolahnya kembali dibuka. Karenanya, dia mencoba melamar kerja menjadi pramuniaga dan kurir. Dua perusahaan itu menolak dengan alasan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dan umurnya yang sudah 25 tahun.

Dalam benaknya ada keinginan untuk mudik ke Semarang. “Ibu menyarankan untuk pulang, bapak bilang jangan,” kata dia. Namun, dia mengurungkan keinginan itu karena ada anjuran dari pemerintah untuk tidak pulang kampung. Dia juga mempertimbangkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan pulang kampung saat pandemi Covid-19.

Tio berharap pemerintah memberikan solusi untuk orang yang terjebak karena kondisi Covid-19 saat ini. Baik memberikan bantuan langsung tunai, bahan pokok atau memberi pekerjaan sementara untuk para pengangguran. “Kami yang nganggur atau korban PHK kalau bisa ditarik kerja sementara untuk pemerintah, baik sebagai relawan atau apapun,” kata dia.