Hasto Kristiyanto Beri Kesaksian Kasus Suap KPU dari Kantor PDIP

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Kamis, 16 April 2020 13:28 WIB

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto bersiap meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020. Hasto diperiksa sebagai saksi tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto bersaksi dalam sidang perkara suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Ia bersaksi melalui konferensi video yang ditampilkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Kamis, 16 April 2020.

Hasto berada di Kantor DPP PDIP saat memberi kesaksian. Konferensi video ditampilkan melalui layar televisi yang dihadapkan ke majelis hakim.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Takdir Suhan mengatakan Hasto meminta izin kepada pihaknya untuk bersaksi melalui konferensi video. Pertimbangannya, situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar dan adanya pandemi Covid-19. "Dan Majelis Hakim tidak keberatan," kata dia, Kamis, 16 April 2020.

Berbeda dengan Hasto, saksi lainnya Ilham hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian. Ilham adalah sopir kader PDIP Saeful Bahri.

Hasto dan Ilham bersaksi untuk terdakwa Saeful Bahri. Saeful dan kader PDIP lainnya, Harun Masiku didakwa menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan sebanyak Rp 600 juta. Suap itu diberikan supaya Wahyu membantu Harun dipilih menjadi anggota DPR lewat pergantian antarwaktu.

Nama Hasto disebut dalam surat dakwaan sebagai orang yang meneken surat permohonan dari DPP PDIP untuk PAW Harun. Sejumlah politikus partai banteng juga menyebut Hasto mengenal dekat Harun dan Saeful.

Hasto sudah dua kali diperiksa selama proses penyidikan kasus ini. Hasto mengatakan bahwa dalam dugaan suap Wahyu Setiawan, Saeful adalah pihak swasta. Hasto membantah Saeful sebagai stafnya. “Saeful ini dari swasta,” kata dia.

Berita terkait

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

8 jam lalu

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

18 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

19 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

1 hari lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya