Bentrok TNI - Polri Tewaskan Tiga Polisi, DPR: Jangan Diulangi

Senin, 13 April 2020 10:09 WIB

Setiap Kali Anggota TNI dan Polri Bentrok, Foto Ini Selalu Muncul. Yusuf Wahil

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan atau Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat TB Hasanuddin menyesalkan terjadinya bentrokan antara anggota Kepolisian Resor Mamberamo Raya dan Satgas Yonif 755 TNI di Distrik Kasonaweja, Mamberamo Raya, Papua. Hasanuddin menilai insiden itu memprihatinkan apalagi terjadi di tengah pandemi Covid-19 atau Corona. "Insiden ini benar-benar melukai hati rakyat, apalagi dilakukan oleh institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pembela bangsa kok malah berseteru," kata Hasanuddin lewat keterangan tertulis, Senin, 13 April 2020.

Bentrokan terjadi pada Ahad pagi kemarin, 12 April 2020. Kepala Daerah Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw menduga bentrokan itu disebabkan kesalahpahaman. Namun menurut dia, kesalahpahaman itu sebenarnya sudah diselesaikan pada Sabtu lalu, 11 April 2020, pukul 23.00 WIT.

Menurut Hasanuddin, peristiwa itu sebenarnya tak perlu terjadi jika semua pihak menahan diri. Ia berharap para komandan dua satuan itu lebih mendekatkan diri dengan anak buah masing-masing. Purnawirawan TNI ini berujar, pengawasan langsung dari para perwira lapangan amatlah menentukan.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga mengimbau agar insiden itu segera diredam. Ia mewanti-wanti jangan sampai peristiwa itu meluas dan memicu aksi saling membela korps. "Selesaikan dengan segera, jangan sampai kejadian ini terulang kembali," ujar Hasanuddin.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, menyebut bentrokan antara personel TNI dan Polri semacam ini sudah yang kesekian kalinya. Jika karena hal sepele, Willy menganggap tak mungkin insiden itu sampai berujung pada tewasnya tiga polisi. "Hal sepele tidak akan berimbas pada insiden yang menyebabkan tewasnya beberapa personel aparat jika tidak dilatari oleh masalah yang serius atau setidaknya laten," ujar Willy secara terpisah.

Advertising
Advertising

Willy berharap tim gabungan bentukan Kepolisian Daerah Papua dan Komando Daerah Militer VII Cenderawasih segera mengungkap sebab terjadinya insiden itu. Tim, kata dia, juga harus bisa mengidentifikasi potensi-potensi apa yang bisa menyebabkan kejadian seperti itu. "Sehingga ke depannya, ada langkah-langkah antisipatif agar segala potensi serupa bisa diredam sedari awal."

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

3 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

2 hari lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya