TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pejabat pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan lingkar dalam Istana saling berbeda argumen mengenai kebijakan maupun hal lainnya yang berhubungan dengan wabah Corona atau Covid-19. Pejabat di Kantor Staf Kepresidenan saling mengklarifikasi pernyataan. Berikut di antaranya:

Staf Kantor Presiden Positif Corona

Mulanya, Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menyebut ada satu orang staf yang positif Covid-19.

Ngabalin mengatakan staf itu tengah diisolasi. "Perempuan, masih muda. Sekarang sudah diisolasi," ujar Ngabalin kepada wartawan pada Jumat, 3 April 2020.

Ngabalin mengaku telah meminta izin kepada Kepala Staf Presiden Moeldoko agar menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Dengan adanya kasus itu, kantor KSP juga dikosongkan untuk disterilisasi.

Keterangan Ngabalin dibantah Pelaksana tugas Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro. "Semua personel KSP negatif Covid-19. Kantor KSP juga tidak dikosongkan. Hari ini saya di kantor," ujar Juri lewat keterangan tertulis pada Jumat, 3 April 2020.

Sebelumnya KSP memang melakukan rapid test terhadap seluruh stafnya. Dari hasil itu, beberapa orang dinyatakan positif. Terhadap mereka kemudian dilakukan tes lanjutan berupa tes PCR. “Kami lakukan tes dan hasilnya semuanya negatif hingga Jumat sore ini," ujar dia.

Soal mudik

Juru bicara Istana Fadjroel Rachman menyebut Jokowi tidak melarang mudik. Menurut Fadjroel, mereka yang mudik akan menjalani protokol kesehatan, yaitu karantina mandiri dua pekan dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Belakangan, pernyataan Fadjroel dikoreksi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang menyebut presiden akan berusaha keras mengajak masyarakat tak pulang ke kampung halaman, “Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik,” kata Pratikno pada 2 April 2020.

Silang pendapat ini berakhir dengan pernyataan bahwa pemerintah tidak melarang secara resmi jika masyarakat ingin mudik lebaran 2020.Keputusan pemerintah mengenai mudik lebaran dianggap tak tegas oleh beberapa kepala daerah dalam menghadapi wabah Corona. Di antaranya, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo.