Kemendagri Data Kebutuhan Alat Penanggulangan Corona

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri).

    Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri).

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumpulkan para Bupati, Wali Kota, Sekretaris Daerah se Indonesia, dan sejumlah tokoh asosiasi dunia usaha dan sejumlah menteri lewat telekonferensi, kemarin, 7 April 2020. Dalam rapat disampaikan bahwa pemerintah mendata kebutuhan alat dan sarana untuk menanggulangi Corona atau Covid-19 di seluruh kabupaten dan kota. Pemerintah juga mendata kebutuhan dan ketersediaan sembilan bahan pokok di seluruh daerah.

    Kementerian Dalam Negeri mendata perusahaan nasional dalam negeri dan kapasitas produksi mereka untuk memenuhi semua kebutuhan itu. "Sebenarnya, banyak UKM, seperti usaha konveksi berbasis rumah tangga, bisa dimobilisasi untuk produksi memenuhi defisit APD (Alat Pelindung Diri),” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, 8 April 2020.

    Ia mengatakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, misalnya, membutuhkan 17 juta liter disinfektan mengandung chlorine, Sumatera Selatan memerlukan 250 juta masker biasa. “Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih kekurangan 3,2 juta lembar APD."

    Ketua Kamar Dagang Indonesia, Rosan Pekasa Roeslani, mengatakan bahwa industri dan pengusaha Indonesia mampu memproduksi semua kebutuhan alat kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19. "Kecuali ventilator atau mesin alat bantu pernafasan yang masih harus diimpor," kata dia dalam rapat.

    Menanggapi Rosan, Tito memperkenalkan mesin ventilator buatan dari Universitas Indonesia dan ITB. Namun temuan ini belum mendapat akreditasi dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.

    Rosan menuturkan pemerintah pusat dan daerah harus memastikan agar jalur produksi dan kelancaran distribusi barang berlangsung lancar, baik di pelabuhan udara, laut dan darat. "Ini sangat penting untuk kelancaran pergerakan bahan baku dan distribusi produksi, termasuk pangan ke daerah,' ujarnya.

    Adapun Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, berjanji akan membantu pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai izin edar, sertifikasi atau izin alih usaha pabrik yang meproduksi alat kesehatan berhubungan Corona atau Covid 19 secepatnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.