Tegal Lockdown karena Corona, Wali Kota: Tak Ditegur Mendagri

Jumat, 3 April 2020 16:02 WIB

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono (kiri) meninjau pemasangan beton saat isolasi wilayah Kota Tegal, Jawa Tengah, Minggu, 29 Maret 2020. Isolasi wilayah dilakukan dengan menutup sebanyak 50 titik jalan masuk ke Kota Tegal dan hanya dibuka satu jalan yaitu jalan Proklamasi dengan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan sebelum memasuki wilayah kota tersebut untuk antisipasi penyebaran COVID-19. ANTARA
TEMPO.CO, Semarang - Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menyatakan tak pernah ditegur Mendagri Tito Karnavian karena menutup jalan akibat Tegal lockdown untuk isolasi pencegahan Corona.

Dedy menutup sejumlah akses menuju Kota Bahari tersebut sejak 30 Maret 2020.

Dedy mengklaim keputusan Tegal lockdown tak melanggar perintah baik dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Tengah .

Dia berdalih Tegal Lockdown hanya membatasi ruang gerak warga. "Jika beberapa pintu harus dibuka, Tim Gugus Tugas Covid-19 akan berjaga di situ," ucapnya hari ini, Jumat, 3 April 2020.

Presiden Jokowi memerintahkan Mendagri Tito Karnavian menegur secara tegas kepala daerah yang memblokir jalan karena wabah Corona.

Jokowi mengatakan dia mendapat laporan ada dua daerah yang ditutup sehingga mengganggu pasokan barang. “Distribusi beras terganggu karena jalan ditutup. Tolong kepala daerah diberitahu ini,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas lewat video conference dari Istana Kepresidenan, Bogor pada Kamis, 2 April 2020.

lebih jauh, Wali Kota Dedy mengatakan telah mengajukan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk Kota Tegal.

"Setelah statement Pak Jokowi (yang menerbitkan peraturan pemerintah), paginya kami mengajukan (status PSBB)."

Menurut dia, Pemerintah Kota Tegal mengalokasikan anggaran Rp 27,5 miliar untuk penanganan Covid-19. Anggaran itu antara lain untuk bantuan bahan pokok bagi warga kurang mampu.

Dedy membeberkan, sembako senilai Rp 110.000 dibagikan sebulan sekali untuk 16.200 orang.

"Penerima terdiri dari warga miskin, juru parkir, dan petugas kebersihan," ucapnya.

Dia menerangkan kini aktivitas masyarakat di Kota Tegal turun drastis. Lampu jalan di dimatikan mulai pukul 18.00 sampai 24.00 WIBB. "Setelah itu kami nyalakan untuk menghindari kriminalitas."

Berita terkait

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

8 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

8 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

14 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

16 hari lalu

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

8 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Tegal yang Enak dan Murah

18 hari lalu

8 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Tegal yang Enak dan Murah

Berikut ini beberapa rekomendasi oleh-oleh khas Tegal yang bisa Anda beli. Salah satu yang cukup terkenal adalah teh poci.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

26 hari lalu

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

Pada sidang pekan lalu, Gani membantah ada mobilisisasi atau pengerahan Pj. kepala daerah untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

37 hari lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

37 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

37 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.

Baca Selengkapnya