Menteri Sosial Minta Kepala Daerah Bikin Program Bantuan Sosial

Reporter

Fikri Arigi

Kamis, 2 April 2020 16:36 WIB

Menteri Sosial Juliari P batubara di dampingi Dirjen Penanganan Fakir miskin Andi ZA Dulung dan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wlayah I AM Asmunandar melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Bengkulu Utara provini Bengkulu.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Juliari Batubara mengharapkan para kepala daerah untuk melengkapi program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah pusat untuk warga terdampak virus Corona. Program bantuan sosial dari daerah, kata dia, dapat membantu meringankan beban masyarakat di daerah.

"Agar bisa memastikan bahwa warga di daerah masing-masing terdampak bisa mendapat bantuan sehingga bisa minimalisasi penderitaan yang mereka alami saat ini," kata Juliari dalam konferensi pers di gedung Graha BNPB, Jakarta, Kamis 2 April 2020.

Selain program jaring pengaman sosial yang digerakkan oleh Kementeri Sosial, program bantuan sosial daerah diperlukan agar masyarakat merasa aman di tengah pandemi virus Corona. "Untuk meyakinkan lagi rakyat Indonesia benar-benar berada di tangan yang aman," ujar Juliari.

Pemerintah Pusat telah menyiapkan dana sebesar Rp 405 triliun untuk paket stimulus. Di antaranya sudah dialokasikan Rp 110 triliun untuk program jaring pengaman sosial.

Beberapa program jaring pengaman sosial yang mendapat stimulus oleh pemerintah untuk menekan dampak virus Corona di antaranya: Program Keluarga Harapan atau PKH; Kartu Sembako; Kartu Prakerja; penggratisan pelanggan listrik 450va dan diskon 50 persen untuk 900va; 25 triliun untuk operasi pasar dan logistik; dan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

1 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

3 hari lalu

Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

Presiden Jokowi dikabarkan akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi, di antaranya Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution

Baca Selengkapnya

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

5 hari lalu

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

Pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlindungan sosial dinilai telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.

Baca Selengkapnya

MK Minta Penyaluran Bansos Tak Lagi Dilakukan Jelang Pemilu

5 hari lalu

MK Minta Penyaluran Bansos Tak Lagi Dilakukan Jelang Pemilu

MK tidak menemukan bukti penyaluran bansos oleh Jokowi dan sejumlah menteri ditujukan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.

Baca Selengkapnya

PDIP Maluku Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah, Apa Saja Syaratnya?

11 hari lalu

PDIP Maluku Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah, Apa Saja Syaratnya?

Dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah PDIP tidak mengenal mahar politik.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Soroti Perpanjangan Masa Jabatan Pj Kepala Daerah: Berpotensi Ilegal Jika Diperpanjang Lagi

13 hari lalu

Anggota DPR Soroti Perpanjangan Masa Jabatan Pj Kepala Daerah: Berpotensi Ilegal Jika Diperpanjang Lagi

Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman menyoroti kemungkinan perpanjangan masa jabatan beberapa penjabat (Pj) kepala daerah menjadi ilegal jika dilakukan lagi tahun ini. Sebabnya, kata Endro, beberapa Pj Gubernur, Wali Kota, atau Bupati telah menjalani masa jabatan maksimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Sebut Pj Kepala Daerah Bisa Diangkat Lagi hingga Pelantikan Pejabat Definitif

14 hari lalu

Anggota DPR Sebut Pj Kepala Daerah Bisa Diangkat Lagi hingga Pelantikan Pejabat Definitif

Masa jabatan Pj kepala daerah yang akan habis akhir tahun 2024 ini disebut tidak akan menjadi masalah.

Baca Selengkapnya

Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

20 hari lalu

Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Ini pendidikan terakhir 4 menteri Jokowi yang dipanggil MK pada sidang sengketa pilpres: Sri Mulyani, Risma, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya

Airlangga Klaim Golkar Tak Pungut Mahar Politik di Pilkada 2024

21 hari lalu

Airlangga Klaim Golkar Tak Pungut Mahar Politik di Pilkada 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya tidak menetapkan mahar politik dalam pencalonan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya