Pulang dari Malaysia, Tiga Polisi NTB Masuk Daftar ODP Corona

Reporter

Antara

Senin, 23 Maret 2020 15:12 WIB

Petugas keamanan menggunakan Thermometer Infrared melakukan pengukuran suhu badan anggota Kepolisian, sebelum menjalankan tugas pengamanan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 12 Maret 2020. KPK meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap setiap pegawai, tersangka, saksi dan tamu, sebagai tindakan preventif pencegahan penyebaran Covid-19, yang dilakukan sampai kondisi di Indonesia dinyatakan bebas dari Virus Corona. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Mataram - Empat anggota Polri yang bertugas di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat berstatus orang dalam pemantauan atau ODP Corona setelah melakukan tugas perjalanan ke Malaysia.

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Ajun Komisaris Besar I Komang Tresna mengatakan mereka dinyatakan berstatus ODP setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. "Pekan lalu mereka melapor ke sini, empat anggota Polri itu, tapi ODP," kata dia, Senin, 23 Maret 2020.

Tresna mengatakan tiga orang dari empat anggota Polri itu pernah melakukan tugas perjalanan ke luar negeri, yakni Malaysia. "Mereka tugas waktu itu, makanya datang melapor," ujarnya.

Satu anggota Polri lainnya pernah melakukan kontak fisik dengan keluarganya yang datang dari Singapura. "Baru-baru ini dia datang ke sini cek kesehatan, tapi hasilnya ODP juga," kata Tresna.

Selain empat anggota Polri, pihak rumah sakit sempat memeriksa dua warga yang baru pulang umrah. Keduanya pun masih dikategorikan ODP Corona.

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

11 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

12 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

18 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

1 hari lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Seketeng Sumbawa, Jokowi: Cenderung Turun

1 hari lalu

Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Seketeng Sumbawa, Jokowi: Cenderung Turun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menuturkan harga bawang merah dan bawang putih dipatok Rp 40 ribu per kilogram.

Baca Selengkapnya