Taufik Kiemas: JK-Mega atau Mega-JK Belum Pasti

Reporter

Editor

Senin, 25 Agustus 2008 18:14 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufik Kiemas mengatakan belum ada rencana menyandingkan Megawati Soekarnoputri dengan Jusuf Kalla atau sebaliknya pada Pemilu 2009. "Belum sampai ke situ," katanya usai membuka rapat kerja nasional Baitul Muslimin Indonesia di kantor Sekretariat PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/08).

Siapa pendamping Megawati? Menurut Taufik, itu baru dibahas setelah terbangun koalisi. PDI Perjuangan, sangat mungkin berkoalisi dengan partai Golkar. "Golkar sudah membuka diri," katanya. Selain itu, koalisi dengan partai Islam juga mungkin terjadi. "Semua partai akan kami jajaki siapa yang pas," katanya.

Koalisi, menurut suami Megawati ini, harus terbentuk sebelum rapat kerja nasional PDI Perjuangan pada November mendatang. Koalisi sejak awal dinilai penting untuk menguatkan peran parlemen dan mengharmoniskan hubungan pemerintah dan DPR. "Kalau sudah kuat di parlemen, baru membuat rencana jangka panjang," katanya.

Taufik mengaku sudah menjalin kontak dengan partai lain untuk menjajaki kemungkinan koalisi. Ia memastikan, untuk Pemilu 2009, PDI Perjuangan tidak akan maju sendiri. "Yang penting PDI Perjuangan tidak sendiri," katanya.


Sebelumnya, salah satu Ketua Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan wacana yang terbangun dalam koalisi Golkar dan PDI Perjuangan, menggandengkan Megawati dengan Jusuf Kalla, Ketua Umum Golkar yang juga Wakil Presiden RI. Menurut Priyo, wacananya Mega-JK atau JK-Mega.

Dwi Riyanto Agustiar

Advertising
Advertising

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

35 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

38 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

39 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

43 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

47 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

53 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

54 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

56 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

59 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya