Jokowi Diminta Awasi Lembaga yang Ambil Untung dari Kasus Corona

Sabtu, 21 Maret 2020 07:00 WIB

Anggota DPR Adian Napitupulu melakukan jumpa pers terkait berita foto Koran Tempo dengan judul Bobo Siang, di Jakarta, 9 November 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta-Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengawasi lembaga negara agar tidak mencari untung dalam penjualan alat tes penyakit akibat virus corona (Covid-19). Menurut Adian pengawasan ini harus dilakukan seketat-ketatnya.

"Presiden perlu mengawasi lebih ketat dan seketat-ketatnya lembaga-lembaga negara, apakah itu kementerian dan lembaga terkait ataupun BUMN, agar tidak mencari untung dari alat-alat medis terkait virus Corona," kata Adian dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 Maret 2020.

Adian juga berharap semua pihak, mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, DPRD, hingga kelompok masyarakat sipil turut mengawasi harga alat tes Covid-19 yang didistribusikan lembaga negara. Dia meminta setiap pihak menggunakan hak dan kewenangannya untuk melakukan pengawasan tersebut.

Adian berujar saat ini sudah banyak kasak-kusuk para spekulan terkait alat tes Covid-19 produk berbagai negara. Dia mengaku mendapat informasi ada pedagang yang menjual secara online dengan harga di atas Rp 1 juta per alat tes. Adian mendesak negara mengawasi harga jual alat medis, apalagi di tengah epidemik corona ini.

Anggota Komisi I DPR ini mengaku paham jika pedagang mengambil untung asalkan tak terlalu besar. Namun ia menganggap tidaklah terpuji jika lembaga negara yang melakukan hal tersebut di tengah kesulitan masyarakat saat ini.

"Jika ada lembaga lembaga negara yang di kemudian hari diketahui mengambil keuntungan dan menggunakan penderitaan rakyat sebagai bisnis maka tentunya itu tindakan yang sangat tidak terpuji bahkan bisa dikatakan mengkhianati konstitusi," ujar Adian.

Adian pun meminta Presiden Jokowi tak ragu menindak para pelaku bila itu terjadi. Ia melanjutkan, harga tes Covid-19 saat ini seharusnya sudah disubsidi negara sehingga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN memang akan mendatangkan 500 ribu alat uji Covid-19 dari Cina. Impor ini dilakukan oleh PT RNI (Persero). Nantinya, alat uji ini akan didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengklaim harga alat uji ini tak semahal tes di rumah sakit sejauh ini, tetapi tak membeberkan berapa harga satuannya.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

7 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

13 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

18 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

20 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

20 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya