TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum menerima rekomendasi lockdown modifikasi untuk mengatasi pandemi Corona atau Covid-19.

"Enggak ada, belum ada usulan," kata Pramono saat ditemui Tempo di ruang kerjanya, Kompleks Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2020.

Meski Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 dan beberapa ahli kesehatan menggelar rapat tentang strategi penanganan corona pada Senin kemarin, Pramono mengakui hasil rapat itu belum sampai ke Jokowi. "Belum (terima)," kata dia.

Staf khusus Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra, membenarkan pemerintah pernah menggelar rapat dengan para pakar kesehatan untuk membahas langkah mencegah penyebaran virus Corona.

Andi mengatakan rapat itu adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi agar Gugus Tugas berkolaborasi dengan ahli kesehatan. "Pertemuan ini untuk mendapatkan masukan-masukan dan hasilnya disampaikan ke Presiden dan Kepala Gugus Tugas," kata Andi kepada Tempo, kemarin.

Salah satu rekomendasi adalah lockdown modifikasi dengan aturan yang diperjelas dan tegas di daerah prioritas seperti DKI Jakarta. Berikut kutipan rekomendasi dari dokumen yang diperoleh Tempo:

"Para ahli sepakat bahwa pembatasan sosial berupa lockdown dengan modifikasi atau aturan yang diperjelas, dapat memperlambat penyebaran dan menurunkan kematian akibat COVID-19. Untuk itu dibutuhkan alur atau mekanisme yang jelas terkait sistem pembatasan sosial sesuai dengan kondisi negara atau daerah. Pembatasan sosial yang lebih agresif seperti lockdown dapat diberlakukan di wilayah dengan kasus Covid -19 dan menjadi episenter, seperti Jakarta atau Jawa Barat.

Salah satu ahli kesehatan yang mengikuti rapat, Mesty Ariotedjo, membenarkan adanya rekomendasi tersebut. Mesty yang merupakan anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Ketua IDAI Aman Bhakti Pulungan menjawab beberapa pertanyaan tertulis dari Tempo.

Bhakti menjelaskan, lockdown modifikasi yang dimaksud seperti tutup batas wilayah. Para ahli menyadari isolasi total memerlukan biaya mahal. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang berbeda-beda pun dinilai akan menyulitkan pemberlakuan isolasi total.

"(Bagaimana) mereka yang hidup dengan mencari uang hari ini untuk makan hari ini tidak benar-benar terpukul. Semua harus dipikirkan," kata Bhakti.

Mesty mengatakan, pakar kesehatan dari Indonesia Strategic Institute Bandung, Sidrotun Naim, menyarankan agar istilah yang digunakan tutup batas wilayah. Hal ini dikarenakan istilah lockdown memiliki sentimen negatif.

Selain itu, kata Mesty, perlu pendataan masyarakat rentan secara ekonomi dan sosial di kelurahan dan kecamatan, termasuk berapa jumlah anak-anak, difabel, perempuan rentan, dan lansia. Pendataan ini untuk mengetahui berapa subsidi, bantuan sosial, atau bantuan bencana yang harus diberikan akibat hilangnya pendapatan selama isolasi. "Namun rekomendasi terkait lockdown saat ini sedang diproses oleh tim ahli yang berdiskusi kemarin," kata Mesty.