TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan kebijakan lockdown hanya bisa diambil oleh Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Daerah. Sampai Senin, 16 Maret 2020 kemarin, kata Jokowi, belum ada kebijakan lockdown di wilayah Indonesia.

"Kebijakan lockdown tidak boleh diambil pemerintah daerah, itu kebijakan pemerintah pusat, dan sampai sekarang tidak ada kebijakan itu," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin 16 Maret 2020.

Berikut beberapa pernyataan kepala daerah soal kebijakan lockdown.

1. Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan opsi lockdown untuk menekan sebaran virus Corona atau Covid-19 dinilai belum perlu untuk wilayah provinsi Jawa Barat. “Kalau Jawa Barat masih jauh,” kata Ridwan di Bandung, Senin, 16 Maret 2020.

Ridwan mengatakan sebaran kasus positif Covid-19 di Jawa Barat relatif berjauhan lokasinya. Menurut Ridwan, Jakarta memiliki area yang lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Barat, sehingga lokasi antar kasusnya dekat. Sedangkan Jawa Barat memiliki area yang lebih luas.

“Jawa Barat ini ada 27 daerah. Jadi keputusan membatasi atau istilah lockdown di skala kota, itu harus ada ukuran-ukuran yang jelas. Makanya dengan data ini (sebaran kasus), kita bisa kelihatan, apakah terkendali, atau tidak terkendali,” kata Ridwan. Sampai Ahad, 15 Maret lalu, ada 10 warga Jawa Barat yang tercatat sebagai kasus positif Corona.

2. DIY Yogyakarta

Gubernur sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menyatakan masih mempertimbangkan kebijakan lockdown atau tutup akses pariwisata menyusul adanya temuan satu pasien positif Corona di Yogya.

"Kalau kami berlakukan putus dan tutup (akses), lalu semua toko tidak ada pembeli, mal sepi, pariwisata tutup, orang jualan tidak laku karena tidak ada yang datang, kira-kira ekonomi daerah itu hancur nggak? Itu jadi pertimbangan," ujar Sultan di Kantor Kepatihan, Ahad, 15 Maret 2020.

Sultan mengatakan kebijakan penutupan akses wisata memang masih jadi kajian pihaknya secara matang. Ia memastikan lockdown itu jadi pertimbangan jika memang situasinya atau keadaannya memang mengharuskan demikian.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merinci sampai Ahad sore, 15 Maret 2020, sudah ada 19 orang diperiksa terkait virus Corona. Dari jumlah itu, 14 orang dinyatakan negatif, empat orang menunggu uji laboratorium, dan satu orang positif terpapar.

Pasien yang terpapar merupakan seorang anak bawah lima tahun (balita) berusia 3 tahun 8 bulan yang kini masih diisolasi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Sardjito.

<!--more-->

3. Surabaya

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan menolak opsi lockdown. Menurut dia, ekonomi Surabaya bisa ambruk bila memutuskan lockdown. Dampak ke masyarakat kecil pun, menurut dia, jauh lebih berat.

“Pendapatan masyarakat itu tidak semuanya bulanan. Ada yang harian juga, dan ini bahaya,” kata Risma setelah menggelar rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang transportasi, pengusaha mal, restoran, hotel, kalangan perbankan dan lain-lain, di Gedung Sawunggaling Pemkot Surabaya, Senin, 16 Maret 2020.

Risma dan para pemangku kepentingan di bidangnya masing-masing menyepakati protokol keamanan bersama dalam mencegah virus Corona di unit kerja mereka masing-masing. Risma optimis penularan virus corona bisa dihambat jika standar pencegahan itu disepakati.

“Misalnya jika ada pegawai yang badannya panas, sudah harus dengan kesadaran sendiri tinggal di rumah,” kata Risma.

Sebelumnya Pemkot Surabaya memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah mulai 16-21 Maret 2020. Keputusan ini berlaku untuk Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Penitipan Anak (TPA), Pos Paud Terpadu (PPT), SD/MI, SMP/MTs baik negeri maupun swasta di Surabaya.

4. DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan tak menutup alias lockdown Ibu Kota. Kendati tak melakukan lockdown, yang berarti menutup akses keluar masuk Jakarta dan seluruh penduduk harus diam di rumah seperti yang terjadi di kota Wuhan di Cina, Italia dan Manila, Anies meminta semua warga Jakarta turut bertanggung jawab menekan penularan virus corona.

"Kami tidak melakukan penutupan kota Jakarta tapi kami minta kepada semua warga mari mengambil sikap bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada seluruh komponen masyarakat," kata Anies di Balairung Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Maret 2020.

Di Jakarta jumlah orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 586 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 261 orang. Angka ini terhitung pada 1-12 Maret 2020.