Dewan Pengawas Menunda Pemeriksaan Ketua Wadah Pegawai KPK

Reporter

M Rosseno Aji

Selasa, 17 Maret 2020 07:06 WIB

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. WP KPK mengapresiasi Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK yang mengumumkan 104 orang yang dinyatakan lolos uji kompetensi. WP juga berharap Pansel memperhatikan rekam jejak para Capim agar nanti ketika terpilih dapat bekerja mendukung pemberantasan korupsi.TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta-Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pemeriksaan terhadap Ketua Wadah Pegawai Yudi Purnomo. Dewas KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yudi pada Rabu, 18 Maret 2020.

"Berdasarkan kesepakatan dengan pemeriksa dari dewas, diundur Rabu," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin, 16 Maret 2020.

Yudi akan diperiksa Dewas karena dilaporkan oleh koleganya berinisial IS. IS menuding Yudi menyebarkan info ke publik soal pengembalian Komisaris Rossa Purbo Bekti ke Kepolisian RI.

Rossa adalah penyidik yang terlibat dalam operasi tangkap tangan di kasus Harun Masiku. Ia tiba-tiba dipulangkan ke Mabes Polri beberapa hari setelah operasi. KPK tak membatalkan pemulangan, kendati Mabes Polri mengirimkan surat pembatalan sebanyak dua kali.

Yudi lalu melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri atas dugaan konflik kepentingan dalam pemulangan Rossa pada akhir Februari 2020. Sampai sekarang, tidak ada kabar Dewas telah memeriksa Firli.

Beberapa hari setelah pelaporan itu, justru Yudi dilaporkan balik oleh IS ke Dewas dengan tudingan membocorkan informasi pemulangan Rossa. Hingga Dewas akan memeriksa Yudi karena laporan ini.

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

4 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

16 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

17 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

23 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya