DPR Dikosongkan Sepekan untuk Semprot Disinfektan, Cegah Corona

Senin, 16 Maret 2020 07:12 WIB

Petugas menyemprotkan disinfektan pada gerbong kereta api jarak jauh di Stasiun Senen, Jakarta, Ahad, 15 Maret 2020. Penyemprotan disinfektan ini bertujuan untuk pencegahan penyebaran Virus Corona Covid-19 di dalam kereta. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan dikosongkan selama satu pekan sejak hari ini, Senin, 16 Maret 2020 untuk disemprot dengan disinfektan. Penyemprotan ini terkait dengan adanya ancaman virus Corona yang meluas.

"Seminggu ke depan DPR mulai dikosongkan dulu karena mau disemprot disinfektan," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui pesan suara, Ahad malam, 15 Maret 2020.

Pekan ini merupakan pekan terakhir masa reses anggota DPR. Menurut jadwal, pekan depan masa sidang akan kembali dimulai.

Dasco mengatakan DPR akan mengikuti imbauan pemerintah untuk bekerja dari rumah. Dia menyebut Ketua DPR Puan Maharani juga sudah meminta Kesekretariatan Jenderal DPR untuk mengikuti imbauan pemerintah itu. "Untuk kemudian merumahkan sebagian besar ASN, staf, dan karyawan yang ada di DPR RI," ujar Dasco.

Untuk para anggota DPR yang kembali dari reses di daerah pemilihan masing-masing, Dasco belum memastikan apakah mereka bakal diminta memeriksakan diri demi mengantisipasi virus Corona.

Advertising
Advertising

"Mungkin kebijakan tentang ini akan diputuskan nanti setelah Bu Ketua menghubungi kawan-kawan ketua fraksi untuk menyamakan pendapatnya."

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan penyemprotan dijadwalkan mulai hari ini hingga Jumat mendatang. Pegawai dan pejabat yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik akan diminta untuk bekerja dari rumah. "(Penyemprotan) untuk membatasi adanya virus-virus yang mungkin melekat pada benda-benda dan udara di sekitar tempat-tempat tertentu," ujar Indra secara terpisah.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya