Cegah Corona, DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Opsi Lockdown

Sabtu, 14 Maret 2020 12:34 WIB

Petugas medis memberikan pengarahan kepada seorang keluarga pasien yang baru masuk ruang isolasi instalasi paru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dumai di Dumai, Riau, Sabtu, 7 Maret 2020. Seorang pasien perempuan warga Dumai yang baru pulang dari ibadah umrah mengalami keluhan sesak nafas, demam disertai batuk berdahak. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mempertimbangkan opsi melakukan isolasi atau lockdown. Menurut dia, kebijakan ini akan ampuh untuk mencegah penyebaran Corona di Indonesia.

"Perlu dipertimbangkan soal kajian analitis soal pemilihan tempat lockdown, karena hanya dengan cara itu, kita bisa melakukan mitigasi," kata Saleh dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Maret 2020.

Menurut Saleh, tanpa lockdown, masih akan banyak orang yang keluar-masuk dari luar negeri. Ia mengatakan pemerintah juga punya opsi untuk mengisolasi sebagian daerah yang dianggap paling banyak ditemukan kasus Corona.

Misalnya, kota yang diisolasi hanya Jakarta atau Bali. "Ini penting untuk dipertimbangkan," kata Saleh.

Dalam melakukan isolasi, kata Saleh pemerintah juga perlu mempersiapkan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Bahan makanan perlu distok supaya tidak terjadi kepanikan di masyarakat sebelum dilakukan lockdown. "Agar tak ada lagi panic buying," ujarnya.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, sejumlah negara telah melakukan lockdown akibat Corona. Di antaranya Denmark dan Italia. Di Italia, publik hanya dibolehkan pergi dalam situasi kerja yang mendesak serta alasan kesehatan. Penangguhan berlaku bagi acara olahraga dan upacara pernikahan. Orang-orang diminta menjaga jarak sekitar 1 meter. Tempat umum seperti bioskop dan teater ditutup.

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Aksi Mahasiswa Pro-Palestina di Amerika, Columbia University Lockdown Kampus

2 hari lalu

Aksi Mahasiswa Pro-Palestina di Amerika, Columbia University Lockdown Kampus

Mahasiswa pindah dari tenda dan duduki Hamilton Hall. Kampus mulai menskors sebagian pengunjuk rasa pro Palestina dan mengancam memecat yang lain.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya