Pilkada 2020, PP Muhammadiyah Ingatkan Hal Ini

Sabtu, 7 Maret 2020 07:31 WIB

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini tak tercederai proses proses tak sehat yang pada akhirnya membawa kerugian bagi bangsa Indonesia

"Kami berharap pilkada serentak tak mencederai proses demokrasi dengan melahirkan sisa sisa kontestasi yang bersuasana kerusuhan, perseteruan, adu domba, fitnah, hoax dan hal yang membawa rusaknya kerukunan sebagai bangsa," ujar Haedar di Yogyakarta, Jumat, 6 Maret 2020.

Pelaksanaan pilkada serentak tahun ini akan digelar pada September 2020. Ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada yang tersebar di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Muhammadiyah mendorong para peserta pilkada serentak kali ini tak ada lagi yang menghalalkan segala cara, bermain politik uang, melanggar hukum dan ketertiban sosial serta mengabaikan prinsip prinsip demokrasi. Karena proses yang menghalalkan segala cara ini jelas akan merusak demokrasi itu sendiri.

"Kontestasi Pilkada harusnya berlangsung sehat, ikuti aturan bermain secara taat asas, dan jadikan proses demokrasi berkualitas bukan proses yang prosedural," kata Haedar.

Advertising
Advertising

Haedar tak menampik seringkali publik disodori pilkada yang menyisakan masalah karena sejak awal prosesnya tak taat koridor hukum yang berlaku atau proses yang mencederai proses demokrasi itu sendiri.

Ia pun berharap, pada pihak yang memenangkan pilkada itu tak menyertainya dengan pesta pora berlebihan sehingga membuat pihak yang kalah merasa teralienasi atau disingkirkan. Kemenangan pilkada, menurut Haedar, sepatutnya dianggap sebagai amanah memperjuangkan masyarakat di daerah.

"Begitu pun bagi pihak yang kalah harus bisa lapang hati, tidak perlu memercikkan suasana permusuhan," kata Haedar.

Haedar mendorong pihak yang kalah menempuh jalur hukum yang sudah disediakan. "Terlalu mahal harganya bagi Indonesia ketika usai pilkada berujung tindakan anarkis, yang mengganggu sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Lebih jauh, Haedar menuturkan lewat pilkada serentak ini bisa menuntun ke arah semakin terwujudnya penerapan sila lima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia pun menyerukan agar pelaksanaan pilkada 2020 ini sebagai usaha bersama mewujudkan cita-cita nasional bangsa. "Jadikan pilkada serentak ini sebagai upaya kolektif mewujudkan cita cita nasional itu," ujarnya.

Haedar berharap pilkada 2020
benar-benar menjadi tonggak baru mewujudkan cita-cita nasional, terutama di level daerah dalam mewujudkan Indonesia yang maju, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pesta demokrasi itu seharusnya bisa semakin membuat daerah di Indonesia menjadi wilayah yang berkembang pesat. "Pilkada itu juga menjadi media untuk mengajarkan semangat hidup rukun dalam perbedaan, kebhinekaan dan spirit gotong royong," ujarnya.

Berita terkait

Putri Mantan Bupati Sragen Ingin Maju Pilkada 2024, Baliho Sosialisasinya Dirusak

3 jam lalu

Putri Mantan Bupati Sragen Ingin Maju Pilkada 2024, Baliho Sosialisasinya Dirusak

Wina mengaku menyayangkan perusakan baliho sosialisasinya untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PSI Resmi Buka Pendaftaran Calon untuk Pilkada 2024

1 hari lalu

PSI Resmi Buka Pendaftaran Calon untuk Pilkada 2024

Kaesang berharap putra-putri terbaik bangsa mau ikut membangun negeri dengan mendaftarkan diri menjadi kepala daerah lewat PSI.

Baca Selengkapnya

Megawati Pimpin Konsolidasi PDIP Hadapi Pilkada Serentak 2024

1 hari lalu

Megawati Pimpin Konsolidasi PDIP Hadapi Pilkada Serentak 2024

Hasto menyebutkan, atas perintah Megawati, proses kehidupan demokrasi harus terus berjalan.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

2 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

4 hari lalu

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

4 hari lalu

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran Anggota PPK Pilkada 2024, Simak Syaratnya

5 hari lalu

KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran Anggota PPK Pilkada 2024, Simak Syaratnya

KPU DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota PPK untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pernah Dimakzulkan dari Bupati, Aceng Fikri Siap Maju Lagi di Pilkada Garut

6 hari lalu

Pernah Dimakzulkan dari Bupati, Aceng Fikri Siap Maju Lagi di Pilkada Garut

Aceng Fikri mengaku telah berkomunikasi dengan partai politik untuk penjajakan peluang dukungan pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya