Jazuli: Pertamuan Pimpinan PKS-Golkar Perkuat Komunikasi di DPR

Reporter

Antara

Rabu, 26 Februari 2020 10:48 WIB

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan pertemuan para pimpinan PKS dengan Partai Golkar pada Selasa malam, 25 Februari 2020, semakin memperkuat jalinan silaturahim dan komunikasi politik, dan kerja sama kedua partai di parlemen. "Dengan pertemuan antara Presiden PKS dan Ketua Umum Partai Golkar Selasa malam semakin mengokohkan jalinan silaturahim, komunikasi, dan kerja sama yang telah terjalin sangat baik di DPR," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.

Di DPR, Fraksi PKS telah lebih dulu datang menyambangi Fraksi Partai Golkar dan hingga saat ini terus menjalin komunikasi intensif. Menurut dia dilakukan karena banyak isu parlemen yang saling beririsan menyangkut agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), pengawasan, dan anggaran negara. "Tinggal sejumlah kesepakatan antara dua pimpinan partai kami operasionalisasikan secara lebih detil di parlemen," ujarnya.

Dia mencontohkan agenda-agenda parlemen yang perlu komunikasi intensif sehingga terjadi kesepahaman antara lain soal rencana pembahasan Omnibus Law dan prioritas Prolegnas 2020 lainnya dan pembelaan bersama kepentingan rakyat kecil.

Pimpinan PKS melakukan kunjungan silaturahim ke Partai Golkar yang dipimpin langsung Presiden PKS Sohibul Iman dan diterima Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta Sekjen dan para Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Dalam pertemuan itu, Sohibul didampingi Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman, para Ketua DPP PKS Almuzamil Yusuf, Chairul Anwar dan Hermanto serta Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Ecky Awal Muharram dan Adang Darajatun.

Jazuli mengatakan, dalam pertemuan Selasa malam itu, Presiden PKS Sohibul Iman berharap Omnibus Law bisa menjadi instrumen untuk mendorong transformasi struktural Indonesia. "Karena itu Presiden PKS berharap agar substansinya tetap menjaga tiga koridor, yaitu koridor konstitusi, koridor keadilan bagi semua pihak, dan koridor prinsip-prinsip otonomi daerah," ujarnya.

Menurut Jazuli, dalam pertemuan itu dia menyampaikan posisi PKS yang berfokus terhadap kemandirian ekonomi anak bangsa sehingga Pemerintah harus jelas keberpihakannya pada permodalan UMKM.

Jazuli menjelaskan, pertemuan pada Selasa malam itu, selain bertujuan mempererat silaturahim politik dan kebangsaan, juga dimaksudkan untuk menjalin kerjasama yang semakin erat dengan Partai Golkar dalam berbagai isu seperti pilkada dan isu-isu politik di parlemen. PKS, kata Jazuli, menaruh hormat dan dengan kerendahan hati banyak belajar dari Partai Golkar. “Bentuk konkretnya kami ingin membangun kerjasama yang lebih erat dalam isu-isu politik dan kebangsaan baik di pentas politik nasional maupun lokal (pilkada), juga dalam isu-isu kebijakan di DPR."


Berita terkait

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

6 jam lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

7 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

8 jam lalu

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

PKS diprediksi bakal menjadi partai di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

10 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

19 jam lalu

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

Nasdem Sulsel menyatakan komunikasi politik tetap terbuka dengan partai lain guna menghadapi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

1 hari lalu

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

Imam Budi Hartono sudah memegang surat keputusan dari DPP PKS untuk maju Pilkada Depok 2024 dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Airin Rachmi Diany, Maju Pilkada Banten hingga Dianggap Role Model

1 hari lalu

5 Hal tentang Airin Rachmi Diany, Maju Pilkada Banten hingga Dianggap Role Model

Airin Rachmi Diany salah satu kader Golkar yang maju mendaftar Pilkada Banten

Baca Selengkapnya