PKS Tak Ingin Omnibus Law Menjadikan Pemda Tunduk ke Pusat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden PKS Sohibul Iman saat acara diskusi

    Presiden PKS Sohibul Iman saat acara diskusi "Ngopi Bareng Presiden PKS" yang membahas sengketa Natuna dan kebijakan kelautan di DPP PKS, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Susi juga menegaskan bahwa setiap kebijakan dan program menteri pasti diselaraskan dengan visi dan misi presiden. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada Selasa, 25 Februari 2020. Dalam pertemuan itu, Sohibul sempat memberikan masukan kepada Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian soal omnibus law RUU Cipta Kerja.

    PKS satu frekuensi dengan Golkar untuk melakukan transformasi struktural perekonomian. Sebab, ujar Sohibul, isu tersebut sudah disuarakan PKS jauh hari sebelum Pilpres 2019.

    Sohibul mengatakan partainya mendorong omnibus law dengan koridor yang jelas, yaitu sesuai konstitusi dan rambu-rambu keadilan. "Kami berharap seluruh stakeholder di negeri ini mendapatkan rasa keadilan, sehingga nanti konten omnibus law benar-benar bisa menjamin keadilan bagi seluruh stakeholder," kata Sohibul.

    PKS juga meminta, undang-undang sapu jagat ini harus memperkuat demokrasi dan otonomi daerah. Sohibul meminta tak boleh ada upaya sentralisasi kekuasaan dan pemberangusan hak hak demokrasi rakyat. 

    "PKS ingin upaya apapun termasuk akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja tidak boleh merusak pembagian kewenangan antar elemen trias politica dan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.