Kemenkes Sebut Diamond Princess Jadi Episentrum Baru Virus Corona

Jumat, 21 Februari 2020 17:09 WIB

Sejumlah penumpang negtif virus corona menggunakan masker saat meninggalkan kapal pesiar Diamond Princess di Daikoku Pier Cruise Terminal di Yokohama, Jepang, 21 Februari 2020. REUTERS/Athit Perawongmetha

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, mengatakan bahwa kapal Diamond Princess sudah menjadi episentrum baru penyebaran COVID-19 atau virus corona. Sehingga, kata Yurianto, semua orang di dalam kapal mewah itu sudah sangat mungkin tertular.

"Kapal ini sudah menjadi episentrum baru yang analog dengan apa yang terjadi di Wuhan. Artinya, orang-orang yang di dalam itu sudah sangat mungkin ketularan. Di kapal ini angka positifnya sudah 15 persen dan banyak yang sudah menjadi PDP (pasien dalam pengawasan)," Achmad Yurianto di kantornya, Jumat, 21 Februari 2020

Untuk itu, kata Yurianto, pemerintah memastikan akan menjemput para WNI yang masih terperangkap di kapal tersebut, setelah hasil screening dari pemerintah Jepang terkait deteksi Covid-19 selesai. "Hasilnya kemungkinan akan mereka umumkan besok. Setelah itu, tentu kita harus langsung merespon yakni memulangkan mereka dengan mekanisme penjemputan yang memberikan kebaikan bagi yang bersangkutan dan semua masyarakat," ujar Yurianto.

Terkait kemungkinan angka positif penyebaran yang tinggi ini, pemerintah akan mengobservasi 74 WNI yang merupakan awal kapal Diamond Princess ini selama 2x14 hari.

"Ditambah lagi, karakter klinis penyebaran virus ini berubah. Temuan terbaru pasien positif itu gejalanya lebih ringan, bahkan tidak ada gejala. Nah ini yang dikhawatirkan, jangan-jangan virus ini sudah bermutasi. Maka dari itu, untuk khusus kasus kapal ini, diberlakukan observasi dua kali masa inkubasi," ujar Yurianto.

Advertising
Advertising

Selain itu, kata Yurianto, Kementerian Kesehatan juga akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap para WNI yang dinyatakan negatif Covid-19 itu. "Pemeriksaannya bukan hanya fisik, tapi screening virus. Kami akan ambil semua spesimennya dan dilakukan screening total," ujar dia.

Berita terkait

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

2 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

2 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

4 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

4 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

7 hari lalu

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

7 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

7 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

8 hari lalu

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.

Baca Selengkapnya

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

10 hari lalu

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.

Baca Selengkapnya