Haris Azhar: Nurhadi Dilindungi Pasukan Luar Biasa Golden Premium

Selasa, 18 Februari 2020 15:05 WIB

Koordinator KontraS Haris Azhar memberi keterangan pers di kantor KontraS, Jakarta, 5 Oktober 2016. Menyambut hari jadi ke-71 TNI, KontraS membahas kinerja dan profesionalisme institusi TNI terkait frekuensi kekerasan yang dilakukan TNI baik secara institusi atau personel dalam setahun terakhir. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Kantor Hukum Lokataru Haris Azhar menyebut ada pasukan yang melindungi mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Dia mengatakan perlindungan itulah yang membuat KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi tak bisa menangkap buronan kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA tersebut.

"KPK enggak berani datang untuk ambil Nurhadi karena dapat proteksi yang cukup serius. Sangat mewah proteksinya," katanya dia Gedung KPK, Jakarta, hari ini, Selasa, 18 Februari 2020.

KPK telah memasukkan Nurhadi dan dua tersangka lainnya ke dalam Daftar Pencarian Orang.

Dia menjadi buron setelah dua kali mangkir dari panggilan KPK. Nurhadi juga telah dicegah ke luar negeri.

Advertising
Advertising

KPK menduga Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 46 miliar berkaitan dengan pengurusan perkara di MA. Suap didapat dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto.

Haris adalah pengacara salah satu saksi kunci kasus Nurhadi. Menurut dia, Nurhadi saat ini tinggal di sebuah apartemen mewah di Jakarta.

Berdasarkan informasi yang dia himpun, tempat tinggal Nurhadi dilindungi oleh sepasukan polisi.

"Apartemen itu enggak gampang diakses oleh publik lalu ada juga tambahannya dilindungi oleh, apa namanya, pasukan yang sangat luar biasa itu."

Haris mengklaim KPK sebetulnya tahu di mana Nurhadi. Namun, KPK tak berani menangkap karena adanya perlindungan tadi.

Mantan Koordinator KontraS itu bahkan menganggap KPK sengaja membiarkan Nurhadi melenggang.

"Mereka dapat perlindungan yang golden premium protection, KPK kok jadi kayak penakut begini enggak berani ambil orang tersebut," tutur Haris.

Berita terkait

Selain Sengketa Pilpres 2024, Berikut Perkara yang Juga Ada Amicus Curiae Termasuk Pembunuhan Brigadir J

26 hari lalu

Selain Sengketa Pilpres 2024, Berikut Perkara yang Juga Ada Amicus Curiae Termasuk Pembunuhan Brigadir J

Sejumlah pihak terus mengajukan Amicus Curiae ke MK kasus sengketa Pilpres 2024. berikut beberapa perkara bermuatan amicus curiae. Apa saja?

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh

43 hari lalu

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh

Polri menyatakan akan beradaptasi dengan keputusan MK yang menghapus pasal pencemaran nama baik

Baca Selengkapnya

Amar Putusan MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Bunyinya

44 hari lalu

Amar Putusan MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Bunyinya

MK resmi hapus pasal berita bohong dan pencemaran nama baik. Begini bunyi amar putusan dari MK dan isi pasal tersebut?

Baca Selengkapnya

MK Tolak Uji Materiil Pasal 27 dan 45 UU ITE Karena Sudah Ada Revisi UU

44 hari lalu

MK Tolak Uji Materiil Pasal 27 dan 45 UU ITE Karena Sudah Ada Revisi UU

Haris Azhar menyadari uji materi UU ITE ke MK menjadi tidak relevan setelah UU itu direvisi Pemerintah dan DPR pada awal tahun ini.

Baca Selengkapnya

MK Kabulkan Gugatan Uji Materiil Pasal Berita Bohong, Haris Azhar: Sempat Merasa Ironi

44 hari lalu

MK Kabulkan Gugatan Uji Materiil Pasal Berita Bohong, Haris Azhar: Sempat Merasa Ironi

Haris Azhar memutuskan untuk melakukan uji materiil pasal UU 1/1946 itu ke MK setelah dirinya sempat dipidanakan dengan pasal tersebut.

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

45 hari lalu

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Haris Azhar dkk. Salah satunya menghapus pasal pencemaran nama baik

Baca Selengkapnya

Anggap Senpi Ilegalnya Dibesar-besarkan, Dito Mahendra: Saya Tak Pernah Bermaksud Membuat Makar

46 hari lalu

Anggap Senpi Ilegalnya Dibesar-besarkan, Dito Mahendra: Saya Tak Pernah Bermaksud Membuat Makar

Dito Mahendra mengatakan kepemilikan senjata api atau senpi ilegal adalah untuk hobi dan tak merugikan siapa pun.

Baca Selengkapnya

KPK Ingatkan Advokat Lukas Kooperatif Penuhi Panggilan sebagai Saksi dalam Kasus TPPU Nurhadi

50 hari lalu

KPK Ingatkan Advokat Lukas Kooperatif Penuhi Panggilan sebagai Saksi dalam Kasus TPPU Nurhadi

KPK mengingatkan advokat Lukas agar kooperatif memenuhi panggilan sebagai saksi kasus TPPU Nurhadi bekas Sekretaris MA.

Baca Selengkapnya

KPK Akan Periksa Seorang Advokat dalam Kasus TPPU Mantan Sekretaris MA Nurhadi

52 hari lalu

KPK Akan Periksa Seorang Advokat dalam Kasus TPPU Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK akanperiksa seorang advokat bernama Lucas dlam kasus pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman,

Baca Selengkapnya

Advokat Nilai Film Dirty Vote Tak Masuk Kategori Pelanggaran Pemilu dan Tak Ada Unsur Fitnah

13 Februari 2024

Advokat Nilai Film Dirty Vote Tak Masuk Kategori Pelanggaran Pemilu dan Tak Ada Unsur Fitnah

"Lembaga Kepolisian harus hati-hati dan harus menolak laporan terhadap film Dirty Vote," ujar Advokat Haris Azhar Law Office.

Baca Selengkapnya