Jokowi: Mereka ISIS Eks WNI

Reporter

Dewi Nurita

Rabu, 12 Februari 2020 17:26 WIB

Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Februari 2020. Sidang kabinet membahas antisipasi dampak perekonomian global. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mempunyai sebutan sendiri untuk 600-an orang Indonesia yang bergabung dengan ISIS di Suriah. Jika pers menyebut sebagai WNI eks ISIS, Kepala Negara menamai mereka ISIS eks WNI.

"Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS Eks WNI," ujar Jokowi sambil menekankan kalimatnya di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Rabu, 12 Februari 2020.

Presiden Jokowi tak menjawab dengan lugas soal status kewarganegaraan mereka yang digolongkan sebagai teroris lintas negara atau foreign terrorist fighters (FTF) di slamic State of Iraq and Syam (ISIS) atau di negara-negara lainnya.

Dia tersenyum ketika pers menanyakan status kewarganegaraan 600-an orang asal Indonesia tersebut.

Jokowi menyatakan bahwa orang-orang yang diduga teroris lintas negara itu telah memilih nasib mereka sendiri dan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara.

Advertising
Advertising

"Itu sudah menjadi keputusan mereka, tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan," tutur Presiden Jokowi.

Jokowi tetap meminta jajarannya mengidentifikasi data ISIS eks WNI tadi.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud Md. mengatakan pemerintah akan segera menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang bergabung dengan ISIS atau organisasi serupa lainnya.

Data sementara yang dikutip dari badan intelijen Amerika Serikat atau CIA, sebanyak 689 orang asal Indonesia tergabung dalam teroris lintas negara atau FTF.

"Berdasarkan data CIA, ada 689 orang. Mereka ada di Suriah, Turki, beberapa negara terlibat FTF, 228 orang teridentifikasi, sisanya 400-an tidak teridentifikasi, (tidak) lengkap identitasnya," kata Mahfud pada Selasa lalu, 11 Februari 2020.

Mahfud Md juga mengungkapkan data dari Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) yang menyebut ada 185 WNI yang diduga FTF yang menyebar di berbagai negara.

Mahfud masih memastikan apakah 185 orang itu termasuk 689 orang yang disebut CIA.

"Kita juga punya data-data yang ambil sendiri. Ya di sekitar situ jumlahnya."

Berita terkait

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

28 menit lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

53 menit lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

1 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

4 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

5 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

12 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

13 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

13 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

13 jam lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya