Golkar Usung Gibran Jokowi Jika PDIP Tak Berikan Rekom

Selasa, 11 Februari 2020 16:57 WIB

Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo di Panti Marhaen, Kantor Dewan Perwakilan Daerah PDIP Jawa Tengah, Kamis, 12 Desember 2019 (Tempo/Jamal Abdun Nashr)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memastikan partainya akan mendukung habis-habisan Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada Surakarta 2020.

Doli bahkan memastikan Golkar akan mengusung Gibran jika PDIP tak menerbitkan rekomendasi untuk putra sulung Presiden Jokowi tersebut.

Doli menuturkan bahwa partai sudah berkomunikasi dengan partai-partai lain di Solo ihwal kemungkinan PDIP tak merekomendasikan Gibran Jokowi.

"Tetap mengusung Gibran. Sudah ada penjajakan dengan beberapa partai lain untuk memberikan dukungan yang sama," ujar dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020.

Doli mengklaim partainya sudah menyatakan dukungan kepada Gibran sejak sebelum Gibran mendaftar ke PDIP. Golkar pun konsisten dengan pernyataan itu hingga sekarang.

Advertising
Advertising

"Golkar dari awal termasuk yang mengeluarkan pernyataan mengusung Gibran."

Di Solo, PDIP menguasai mayoritas kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari total 45 kursi, 30 di antaranya milik PDIP.

Pada posisi kedua, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 5 kursi. Kemudian Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerindra masing-masing 3 kursi, serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 1 kursi.

Syarat minimal mengusung calon di Pilkada Solo 2020 adalah partai atau gabungan partai yang memiliki sembilan kursi DPRD.

Sebelumnya, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto mengatakan partainya tak menutup pintu berkoalisi dengan partai lain. Namun, partai-partai lain yang berkoalisi harus mengikuti strategi PDIP.

Doli pun mengatakan akan dibicarakan strategi bersama dengan PDIP dan partaui lainnya untuk pemenangan Pilkada Surakarta 2020.

"Misalnya kami punya calon bagus dan kuat, tentu ketika mengundang partai lain berkoalisi akan kami ajak duduk bersama membicarakan strategi," ujar politikus senior Golkar itu.

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

25 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

2 jam lalu

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

3 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

10 jam lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

12 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

13 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

15 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

18 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

19 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya