Golkar Ingin Menang 60 Persen di Pilkada, Gibran Dipetimbangkan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan pidato saat penutupan Musyawarah Nasional (Munas) partai berlogo pohon beringin itu di Jakarta, Kamis 5 Desember 2019 malam. Munas Partai Golkar 2019 ini memutuskan Airlangga Hartarto kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum untuk periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan pidato saat penutupan Musyawarah Nasional (Munas) partai berlogo pohon beringin itu di Jakarta, Kamis 5 Desember 2019 malam. Munas Partai Golkar 2019 ini memutuskan Airlangga Hartarto kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum untuk periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golongan Karya (Golkar) menargetkan kemenangan 60 persen di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. “Kami bahas dalam rapat pleno secara total,” kata Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto selepas rapat pleno di DPP Golkar Jumat 7 Februari 2020. Adapun perihal teknis akan dilengkapi oleh para Wakil Ketua Umum.

    Airlangga enggan membeberkan mana saja daerah yang dijagokan Golkar. Calon kepala daerah dari Golkar hingga saat ini diakui masih dalam tahap survei. Nama-nama sudah didata dan disurvei. Setelah dilakukan survei akan ada nama-nama yang dibahas. “Ada yang bisa mencalonkan sendiri dan harus berkoalisi dengan partai lain. Semua kemungkinan dilihat,” tutur Menteri Koordinator Perekonomian itu. 

    Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, tengah ditimbang oleh Golkar. Meski sejauh ini, kata Airlangga, masih dalam tahap komunikasi saja. “Kalau kami bicara untuk itu komunikasi sudah.”

    Selain Airlangga, rapat pleno kemarin dihadiri oleh Sekjen Loedwijk F Paulus, dan para Wakil Ketua Umum; Airlangga Hartarto, Loedwijk F Paulus, Azis Syamsuddin, Hetifah Sjaifudian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Roem Kono, Doli Kurnia, Rizal Malarangeng

    Di luar Pilkada mereka juga membahas program kerja Golkar lima tahun ke depan dan aturan internal kegiatan berorganisasi mulai DPP hingga DPD.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.