TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menggandeng sejumlah pihak swasta untuk mempercepat penurunan prevalensi anak kerdil atau stunting. Pihak swasta yang diajak kerja sama mulai dari yayasan milik Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla, Yayasan Hadji Kalla, hingga PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) Thailand.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa penurunan angka stunting merupakan prioritas pemerintah. Ia mengklaim angka stunting pada 2019 kini berkisar 27,67 persen. Namun angka itu masih tinggi lantaran sama dengan satu dari tiga balita mengalami stunting.

"Pemerintah sendiri telah menetapkan target penurunan stunting yang cukup ambisius sampai pada angka 14 persen pada akhir tahun 2024," kata Ma'ruf dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, pencegahan stunting, dan program dana desa di Kantor TNP2K, Gedung Grand Kebon Sirih, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020.

Usai rapat, Ma'ruf selaku ketua TNP2K menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU kemitraan antara pihaknya yang diwakili oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K dengan PT Mayora Indah, PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) Thailand, Yayasan Hadji Kalla, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Airlangga

Ma'ruf berujar tantangan terbesar menurunkan stunting adalah melakukan konvergensi mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan di tingkat desa.

Pemerintah, kata Ma'ruf, telah mengucurkan Rp 29 triliun untuk pencegahan stunting yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Anggaran ini belum termasuk yang dikelola oleh pemerintah daerah dan yang dialokasikan oleh dunia usaha dan masyarakat.

Dengan penandatanganan MOU ini, Ma'ruf Amin mengatakan nantinya pihak swasta bersama pemerintah pusat dan daerah akan melakukan berbagai program intervensi guna menurunkan prevalensi stunting di sejumlah wilayah di Indonesia.