TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Sumatera Barat mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat mengambil sikap atas tindakan anggota DPR Andre Rosiade. Politikus Gerindra itu tengah disorot lantaran peristiwa penggerebekan pekerja seksual online di Padang, Sumatera Barat pada 26 Januari lalu.

"Kami mendorong MKD menentukan sikap dengan apa yang telah dilakukan Andre sebagai anggota legislator," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani kepada Tempo, Sabtu malam, 8 Februari 2020.

Menurut Ombudsman, dugaan penjebakan oleh Andre Rosiade juga bisa ditelisik secara hukum. Yefri mengatakan kemungkinan itu terlihat dari video penggerebekan yang beredar.

"Kalau saya lihat di video yang disebar, adanya dugaan 'meletakkan' orang Andre di kamar 606," kata Yefri. Kamar 606 adalah nomor ruangan di hotel berbintang di Padang tempat terjadinya penggerebekan.

Meski begitu, Mahkamah Kehormatan Dewan belum memastikan bakal memanggil Andre. Ketua MKD Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, pihaknya akan mendalami masalah tersebut jika ada laporan dari masyarakat.

"Jika memang nanti sudah ada yang bikin laporan, kami akan ikuti proses sesuai dengan tata beracara dalam MKD,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini kepada wartawan, Jumat, 7 Februari 2020.

Adapun Andre menyatakan bakal hadir jika dipanggil MKD. Anggota Komisi VI DPR itu menyebut kemungkinan pemanggilan itu adalah risiko perjuangan. Dia mengatakan tindakannya dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Kalau dipanggil ke MKD, insya Allah siap menghadiri," kata Andre kepada wartawan, Jumat, 7 Februari 2020.