TEMPO.CO, Banjarmasin - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan perlu strategi hukum dan regulasi untuk mendorong investasi sekaligus membangun sumber daya manusia.

"Reformasi regulasi harus dilakukan tak hanya memotong rantai birokrasi tapi juga memangkas aturan yang tumpang tindih dan tak harmonis," kata Yasonna di Seminar Forum Investasi dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu, 8 Februari 2020.

Yasonna mengatakan aturan terkait investasi harus dibuat dengan lebih baik dan mempertimbangkan asas kemudahan.

Kemudahan perizinan berinvestasi, kata dia, akan dibuat di 15 sektor. Seperti, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, kerajinan sumber daya manusia, kesehatan obat dan makanan, serta pendidikan dan pariwisata.

"Jika di daerah tidak selesai sesuai dengan ketentuan, bisa ditarik pemerintah pusat untuk diselesaikan," katanya.

Yasonna mengatakan menegaskan bahwa hal tersebut bukan mengambil semua kewenangan di daerah.

"Jadi, tidak usah gusar karena pusat tidak mungkin melakukan itu semuanya. Akan tetapi, kalau ada masalah terkait dengan izin investasi bertahun-tahun tidak selesai, terpaksa pusat turun," kata Yasonna.

Hal itu, kata dia, harus dipahami karena persaingan ekonomi global saat ini sangat berat, sehingga investasi harus dipermudah.

Kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha, kata dia, agar mendukung terciptanya perekonomian nasional. "Kami harap dengan hukum yang bisa dipercaya di negeri ini, pertumbuhan ekonomi kita terus naik, hingga tercipta kesejahteraan bagi semua," kata Yasonna.