TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah menemukan mayoritas anggota DPR yang ingin agar pemerintah campur tangan dalam pengadaan buku agama. PPIM menyebut pandangan ini sebagai sikap intervensionis.

Peneliti PPIM, Sirojuddin Arief, mengatakan pandangan ini memungkinkan negara untuk mengatur kehidupan keagamaan warga negara atau siswa di sekolah.

"Tidak memberikan ruang yang lebih besar bagi upaya untuk menciptakan budaya sekolah negeri yang lebih inklusif dan menghormati keragaman agama yang ada antarsiswa,” kata Sirojuddin Arief di Century Park Hotel, Senayan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2020.

Pandangan intervensionis tak hanya terkait pengadaan buku agama. Mayoritas anggota DPR juga ingin pemerintah campur tangan dalam pelatihan bagi guru agama.

PPIM menggelar sigi bertajuk "Pandangan Wakil Rakyat tentang Peran Negara Terharap Pendidikan Agama". Sigi ini melibatkan 372 anggota DPR 2019-2024 sejak 21 Oktober-17 Desember 2019. Survei ini menggunakan metode Multiple and Logistic Regression Analysis.

“Dari total 372 responden, 46,7 mengatakan ada persoalan serius dalam pendidikan agama. Artinya jumlahnya lebih sedikit dari mereka yang mengatakan tidak ada persoalan,” kata Sirojuddin.